Anggaran Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Serpan Capai 300 Miliar

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang (Serpan) di Kabupaten Pandeglang mencapai Rp300 miliar.

Anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi 1.496 bidang tanah yang terdampak. Nilai per bidangnya bervariatif, dari yang terkecil Rp98 ribu per meter hingga Rp450 ribu per meter.

Hal itu diungkapkan Tim Bantuan Teknis Pejabat Pembantu Komitmen Tol Serpan, Tedi Setiadi saat mengikuti rapat validasi bidang tanah Tol Serang-Panimbang tahap empat di Kantor BPN Pandeglang, Rabu (17/10/2018).

Menurut Tedi, sejauh ini pemerintah sudah membayar ganti rugi untuk 471 bidang tanah. Sedangkan yang divalidasi dalam tahap empat, sebanyak 260 bidang.

“Yang sudah dibayarkan 471 bidang. Validasi sekarang 260 bidang. Jika ini lolos, maka hampir 700 bidang. Dan nilai kerugian yang dibayarkan hampir Rp150 miliar,” sebutnya.

Dirinya menjabarkan, setelah tahap validasi selesai, maka pemerintah akan membayarnya secara tunai melalui transfer ke rekening masing-masing penerima satu pekan kemudian. Akan tetapi penerima memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyerap biaya ganti rugi tersebut.

“Dari masa validasi, nanti kami buat SPP (Surat Perintah Pembayaran). Setelah itu ganti rugi bisa disalurkan satu pekan kemudian. Jika sudah disalurkan, pemilik memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyerap anggaran yang dikirimkan. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke kas negara, diretur lagi,” urai Tedi.

“Kami menargetkan pada Desember mendatang, bisa menyelesaikan ganti rugi untuk 1.000 bidang tanah,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan Tanah BPN Pandeglang, Sisis Syahlaludin menambahkan, validasi yang dilakukan hari ini sebanyak 260 bidang tanah, meliputi lima desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Patia, Sindangresmi, dan Sukaresmi.

“Validasi ini dilakukan untuk mencocokkan data kepemilikan tanah. Karena selama masa validasi, BPN seringkali menemukan kekeliruan dalam penulisan nama dan surat keterangan,” bebernya.

Sisis mengungkapkan, masih banyak bidang tanah di Kecamatan Patia dan Sindangresmi yang belum divalidasi. Termasuk ratusan bidang tanah lain di Kecamatan Panimbang yang belum divalidasi sama sekali.

“Masih banyak yang harus dilakukan validasi. Target kami sebelum akhir tahun bisa selesai di validasi,” harapnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!