Uskup Gereja Katolik di Tanah Papua Keluarkan Surat Edaran Tentang Membangun Papua

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Uskup Gereja Katolik di Tanah Papua mengeluarkan Surat edaran kepada Umat Katolik, para pemangku kekuasaan dan segenap masyarakat Papua.

Hal itu di sampaikan oleh Uskup Keuskupan Jayapura Uskup Leo Laba Ladjar dalam Konferensi Pers yang di dampingi oleh Uskup Yohanes Philipus Gaiyabi Saklil (Uskup Keuskupan Timika) dan Uskup Nicolaus Adi Saputra (Uskup Keuskupan Agung Merauke), Kamis (9/8/2018) di Susteran Marantha Kota Jayapura.

Surat edaran tersebut bertajuk “Dalam Terang Iman Marilah Membangun Papua yang Damai dan Sejahtera.”

Uskup Jayapura Leo Laba Ladjar mengatakan, Keuskupan itu memang Otonom, masing-masing Keuskupan itu mengisi wilayahnya sendiri. Namun disatukan waktu kita bisa bersuara bersama untuk kepentingan masyarakat luas. Kami mengajak umat katolik agar tekun mendalami dan menghayati iman Katolik serta ajaran Gereja dan berdoa agar hidup dan aktivitas di tengah masyarakat dijiwai oleh iman dan kasih.

Dalam masyarakat kita ada banyak agama dengan ajaran iman yang berbeda-beda. Kita dipanggil bukan untuk memusuhi yang lain, tetapi untuk menaruh sikap toleran dan hormat terhadap yang lain agar apa yang beda tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai hal-hal luhur yang dapat memperkaya kita sendiri.

“Para pastor dan tokoh umat Kami dorong untuk ikut aktif dalam forum-forum kerukunan atau gerakan yang membangun persahabatan dan kerukunan antar iman,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada pemangku jabatan dan kekuasaan agar memberikan perlindungan dan penghargaan yang nyata bagi orang asli Papua.

“Pemegang kekuasaan itu hendaknya memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam berbagai bidang karya bagi orang Papua. Lapangan kerja lebih-lebih yang menyangkut pemanfaatan sumber
daya alam harus diperuntukkan pertama-tama bagi orang asli setempat,”ujarnya.

Dia meminta agar imigrasi penduduk dari luar Papua harus diatur dan dikendalikan agar tidak membuat orang Papua menjadi minoritas dan penonton di daerah sendiri.

Kami minta agar Pemerintah meninjau kembali kesepahaman/MOU tentang sewa-menyewa tanah oleh investor sawit dan harga kayu gelondongan.

“Kami minta agar Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sambil terus bekerja keras bersama dengan semua komponen masyarakat agar hak-hak asasi atas kehidupan, atas kesehatan dan pendidikan yang baik dapat diwujudkan,” katanya. (Surya)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!