FMPPF Minta Dilibatkan Dalam Devistasi Saham PT Freeport

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Bertepatan dengan Hari Bumi Internasional, Ratusan massa Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) menggelar aksi damai di kantor DPR Papua menuntut untuk dilibatkan dalam devistasi saham PT Freeport, Kamis (9/8/2018).

Rakyat Papua telah lama menderita karena tidak pernah dilibatkan dalam saham Freeport. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri dan kita minta kepada DPR Papua agar masyarakat Papua dilibatkan dalam devistasi saham PT Freeport.

“Hari ini kami masyarakat Papua menyampaikan aspirasi kepada Bapak-bapak anggota DPR Papua untuk menuntut hak kesulungan leluhur rakyat Papua atas PT. Freeport yang selama ini dikuasai oleh elit-elit. Sampai dengan hari ini Rakyat Papua belum menikmati kekayaan atas tanahnya sendiri,” kata Samuel Tabuni dalam orasinya selaku penanggung jawab aksi).

Aksi ini tidak hanya di Jayapura tetapi di Manokwari, Timika dan tuntutan sama. Yaitu menuntut keadilan sosial karena masyarakat Papua adalah warga negara yang resmi jadi harus mendapatkan perlindungan.

Kita ada Otsus, ada MRP ada DPR Papua itu yang memberikan ruang kepada rakyat Papua untuk menyampaikan hak-haknya. Indonesia adalah negara dengan jumlah 250 juta dan Papua hanya 4 juta. Kalau pemerintah serius rakyat Papua menjadi ujung tombak Indonesia Timur harus diberikan ruang.

Ia juga mendesak kepada Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat untuk segera membentuk pansus dalam rangka mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional yang sedang beroperasi di atas Tanah Papua terutama PT, Freeport Indonesia di Timika dan British Petrolium (BP) di Sorong.

“Mulai besok harus ada Pansus yang mengurusi kekayaan alam Papua, pemberdayaan masyarakat Papua. Kalau kesejahteraan bisa kita capai akan menjadi berkat buat bangsa Indonesia bahkan dunia,” ujarnya.

Massa aksi diterima oleh Fernando A. Y Tinal (Waket I DPR Papua), Ruben Magay, S.IP (Ketua Komisi I DPR Papua), Thomas Sandegau, S.T (Anggota Komisi IV DPR Papua), Elvis Tabuni, S.Sos (Anggota Komisi I DPR Papua), Jhon Gobay (Anggota DPR Papua 14 Kursi), Yonas Alva Nussy (Anggota DPR Papua 14 Kursi) dan Frit Tobo Wakasu (Anggota DPR Papua 14 Kursi).

Sementara itu Fernando A.Y Tinal (Waket I DPR Papua) mengatakan bahwa, aspirasi kami terima dan dalam waktu dekat aspirasi akan ditindaklanjuti.

“DPR Papua akan membentuk tim Pansus untuk evaluasi permasalahan di PT. Freeport. Mulai hari ini akan dibahas secara tertutup di ruangan rapat DPR Papua dalam upaya penegakan keadilan bagi masyarakat Papua,” katanya.

Ditempat yang sama Ruben Magai, S.IP (Ketua Komisi I DPR Papua) mengatakan bahwa, masyarakat Adat akan kami undang untuk duduk bersama dengan investor terkait masalah Hak Ulayat. Papua harus tegas sebagai pemilik hak Ulayat di tanah Papua. DPR Papua dan MRP akan bekerjasama dalam upaya menuntaskan permasalahan hak Ulayat.

“Masyarakat adat harus di ikut sertakan dalam kegiatan pengambilan keputusan apapun itu sehingga keadilan bagi masyarakat Papua dapat terwujud. Pemerintah Indonesia itu penerima pajak bukan berbicara sebagai pemilik hak ulayat,” ujarnya. (Surya)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!