Baru 25 Persen Bidang Tanah Tol Serang-Panimbang Dibayarkan

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis nasional, Jalan Tol Serang-Panimbang masih terus berproses. Di Kabupaten Pandeglang, pembebasan ratusan bidang tanah sudah diselesaikan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang, Teguh Weiyana menyebutkan, dari sekitar 1.400 bidang tanah yang terdampak pembangunan, 25 persen diantaranya sudah dibayarkan.

“Bahkan pekan depan, ratusan bidang tanah lainnya di empat desa akan dibayarkan karena sudah divalidasi dan verifikasi,” kata Teguh saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/8/2018).

Akan tetapi Teguh menjelaskan, proses pembayaran ganti rugi lahan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Sedangkan BPN hanya merekomendasikan pembayaran setelah dilakukan validasu dan verifikasi.

“BPN hanya merekomendasikan untuk dibayar oleh Kementerian PUPR. Karena uangnya di sana. BPN tidak ada anggaran untuk itu. Jadi jangan keliru,” ucapnya.

Teguh menerangkan, meski baru menyelesaikan 25 persen dari total bidang tanah, namun capaian itu diklaim sesuai perencanaan. Karena target BPN diakhir tahun 2019 bisa terselesaikan sebanyak 75 persen.

“Kami menilai sekarang masih sesuai time schdule. Karena target kami diakhir tahun 2019 bisa selesai 75 persen. Namun BPN justru mencanangkan selesai akhir tahun 2018,” tambah dia.

Mantan Kepala BPN Kota Tangsel itu memaparkan, persoalan kelengkapan alat bukti kepemilikan tanah masih menjadi persoalan pokok yang dihadapi peetugas BPN. Pasalnya, banyak pemilik yang tidak dapat membuktikan dokumen kepemilikan tanah yang valid seperti akta tanah dan keterangan sebagai ahli waris.

“Kebanyakan pemilik lahan memiliki SPPT. Padahal itu bukan lah bukti sah kepemilikan, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Kami harus memastikan jika yang menerima itu adalah pemilik sah tanah. Kalau tidak kami bisa digugat,” lanjut Teguh.

Sementara kata dia, BPN harus teliti dalam memeriksa dokumen agar tidak terjadi kekeliruan ketika pembayaran ganti rugi. Sehingga kekurangan dokumen tersebut menjadi penghambat dalam menuntaskan proses ganti rugi.

“Masalahnya lebih kepada alat bukti. Masyarakat banyak yang tidak punya alat bukti kepemilikin. Jadi haris teliti. Padahal biasanya proses verifikasi memakan waktu hanya sekitar 15 menit untuk 1 berkas jika lengkap,” tutupnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!