Rencana Penambangan Emas oleh PT. ALEXIS PERDANA MINERAL di Desa Jendi, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri

MENARAnews, Jateng – Pada 13-16 Juli 2018 lalu WALHI Jateng dan JATAM Nasional (Jaringan Advokasi Tambang) melakukan investigasi rencana pembangunan tambang emas oleh PT. Alexis Perdana Mineral, sebuah perusahaan tambang asing asal Australia di Desa Jendi dan Keloran, Kec. Selogiri Wonogiri. Investigasi ini merupakan strategi untuk mengetahui fakta lapangan terkait rencana pertambangan PT Alexis di wilayah tersebut. 
Berdasarkan catatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan oleh PT. Alexis di Desa Jendi pada 17 Desember 2017, PT. Alexis telah memiliki IUP kegiatan eksplorasi seluas 3.928,71 Ha selama 6 tahun dari 2009 hingga 2015, termasuk dua tahun uji kelayakan. Luas yang kemudian diajukan untuk produksi adalah seluas 547 Ha. Namun faktanya sampai tahun 2017 PT. APM masih melakukan eksplorasi dan sampai rilis ini muncul, PT. Alexis masih dalam proses menyusun AMDAL.

Hasil investigasi WALHI dan JATAM menunjukkan bahwa mayoritas warga Desa Jendi menolak usaha pertambangan PT. Alexis. Kami menemukan beberapa alasan keresahan dan penolakan tersebut, diantaranya:

Pertama, konsesi lahan pertambangan yang akan memakan 60 Ha lahan bukit Randu Kuning akan merusak lingkungan dimana masih terdapat banyak pohon (perkayuan, buah) dan ekosistem kera di bukit Randu Kuning.

Kedua, Sumber air tanah yang mereka gunakan akan rusak dan semakin sulit berakibat kekeringan jika ada pengeboran ke dalam tanah dengan kedalaman lebih dari 200 m dari puncak bukit.

Ketiga, luas konsesi lahan yang diajukan sebagai wilayah produksi adalah seluas 547 Ha. Lahan pertambangan ini sangat dekat dengan perumahan warga. Dengan luasan tersebut, akan menggusur setidaknya 2 Dusun di bawah Bukit Randu Kuning, Dusun Nglenggong dan sebagian Dusun Geritan.

Ke empat, industri tambang ini akan merenggut mata pencaharian ribuan warga yang hidup di sekitar bukit, seperti ; pertanian, pertambangan rakyat, peternakan, ladang, perkebunan (tanaman kayu), perdagangan dll.
WALHI Jateng dan JATAM melihat ada beberapa kejanggalan dari proses pembangunan mulai dari proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Karena menurut dari penuturan beberapa warga Desa Jendi proses-proses AMDAL tidak terbuka dan partisipatif. Sosialisasi terakhir warga mempertanyakan berbagai dampak negatif nantinya dan bagaimana PT. Alexis akan mengatasi dampak tersebut. Karena jawaban PT. Alexis semakin tidak jelas akhirnya warga memutuskan menolak rencana pertambangan PT. Alexis. Forum yang direncanakan akan membentuk panitia AMDAL itu akhirnya tidak membuahkan kesepakatan. Namun demikian PT. Alexis justru melakukan pelanggaran dengan asal menunjuk perwakilan warga melalui tangan panjangnya sebagai panitia AMDAL. Ketidakterbukaan itu membuat banyak warga yang tidak begitu paham bagaimana keberlanjutan rencana proyek tambang emas yang nantinya akan mengancam mata pencaharian masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Padahal seharusnya proses-proses tersebut melibatkan masyarakat sesuai dengan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan. Dalam peraturan tersebut masyarakat mempunyai tiga kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terkait rencana pembangunan. Bahkan masyarakat dapat menolak rencana suatu pembangunan kalau dirasa merugikan masyarakat.

Maka berdasarkan berbagai pertimbangan diatas WALHI Jateng dan JATAM Nasional mendesak PT. Alexis Perdana Mineral untuk menghentikan rencana pertambangan emas di wilayah Randu Kuning Desa Jendi. Sebab tidak adanya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat bahkan penolakan dari warga Desa Jendi. “Saya tidak rela tanah kami di eksploitasi oleh orang asing dan kita hanya dijadikan budak oleh mereka,” kata Pak Umar salah satu warga Desa Jendi yang menolak rencana pertambangan PT. Alexis Perdana Mineral. (Ar)

 

Oleh WALHI JATENG dan JATAM NASIONAL (Jaringan Advokasi Tambang)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!