MENARAnews, Denpasar (Bali) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar Penyiapan Implementasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun 2018. Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam meningkatkan infrastruktur berbasis masyarakat melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh bupati/walikota seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo di Hotel Sanur Paradise, Denpasar.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan bahwa penandatanganan kerjasama ini tentunya sebagai kunci utama dalam menyiapkan infrastruktur berbasis masyarakat di setiap daerah yang berkelanjutan.
“Sanitasi di Indonesia saat ini progresnya baru mencapai 74 persen, 67 persen diantaranya sanitasi yang tergolong sudah layak,” terangnya, (18/07/2018).
Oleh karena itu, pihaknya menginginkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas penanganan sanitasi kepada masyarakat.
“Sehingga kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, pada gilirannya nanti kita bisa mencapai tingkat kesejahteraan lingkungan dan tingkat kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, pemerintah daerah akan mendukung penuh dan siap memfasilitasi pelaksanaan program Sanimas dan TPS 3R. “Pemda akan menyiapkan sumber daya manusia, dalam rangka untuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur Sanimas dan TPS 3R yang layak,” bebernya. (Red)