Hadiri Acara Parpol, Sekda dan 5 Pejabat Tinggi Pemkab Pandeglang “Diciduk” Panwaslu

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pandeglang memanggil sedikitnya 6 pejabat dilingkup Pemkab Pandeglang. Pemanggilan keenam pejabat itu, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menghadiri kegiatan Partai Demokrat pada 21 April lalu.

Ketua Panwaslu Pandeglang, Karsono menyebutkan, keenam pejabat yang dimaksud yakni Sekda Pandeglang, Ferry Hasanuddin, Inspektur Pandeglang, Iis Iskandar, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, Asisten Daerah Administrasi Pembangunan, Undang Suhendar, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler (Kabag Humas) Pandeglang, Mustandri dan Kepala Bagian Umum Sekda Pandeglang, Bun Buntaran.

“Keenam pejabat tersebut kami panggil untuk dimintai klarifikasinya terkait kedatangan ke acara partai politik,”ungkap Karsono saat ditemui di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pandeglang, Rabu (16/5/2018).

Karsono menjelaskan, para pejabat tersebut terbukti hadir dalam kegiatan Parpol yang pada saat itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dari keterangan yang disampaikan masing-masing pejabat, kedatangan mereka saat ini hanya mendampingi Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Mengingat Irna merupakan Kader dari Partai berlambang Mercy tersebut.

“Mengaku diajak-ajak oleh Bupati Pandeglang dan ada juga yang mengaku sedang menjalankan tugas yakni memfasilitasi Bupati Pandeglang,” bebernya.

Ke enam pejabat tinggi di kabupaten Pandeglang tersebut, diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sana tertulis bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas dan bebas dari pengaruh Partai Politik.

Karsono mengungkapkan, saat ini, keenam abdi negara itu sudah diminta klarifikasi. Dan sebagaimana yang diamanatkan peraturan serta perundangan-undang yang berlaku, Panwaslu Pandeglang telah mengeluarkan surat rekomendasi sebagai hasil pemanggilan terhadap ke enam pejabat tersebut dan telah dilayangkan kepada Bupati Pandeglang, pemimpin tertinggi dan pembina kepegawaian.

“Berdasarkan peraturan serta perundangan-undang kami telah melayangkan surat rekomendasi sebagai hasil BAP dari keenam pejabat yang berstatus ASN tersebut,” imbuhnya.

Karsono menerangkan, meski kedapatan menghadiri kegiatan Parpol, namun Panwaslu tidak menjatukan hukuman, melainkan hanya sebatas teguran. Dirinya beralasan, kedatangan mereka di acara Partai Demokrat, bukan kemauan pribadi, akan tetapi sebatas menjalankan tugas mendampingi pimpinan.

“Kami sudah memberi rekomendasi ke bupati untuk mengingatkan pejabat agar selanjutnya jangan melibatkan ASN. Karena kita memiliki pekerjaan besar berupa netralitas ASN,” tandasnya. (IN)

Comments
Loading...