MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Gubernur Banten, Wahidin Halim beserta jajarannya menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pendopo Bupati, Selasa (8/5/3018). Sebelumnya, Rakor serupa juga sudah dilakukan di Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang.
Dalam Rakornya kali ini, WH dihujan berbagai keluhan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pandeglang. Salah satu yang mencuat, yakni perihal pengelolaan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten.
Unsur OPD di Pandeglang mengeluhkan soal leletnya penyaluran Bankeu ke Pandeglang. Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi Pembangunan, Indah Dinarsiani menyatakan, salah satu yang menjadi “penyakit” dalam setiap penyaluran Bankeu, yakni perihal penetapan nilainya yang selalu terlambat.
“Seharusnya penetapan nilai Bankeu dilakukan sebelum APBD Pandeglang disahkan. Dengan begitu, Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan perbesaran anggaran ketika memasuki tahun anggaran berjalan,” kata Indah saat diskusi.
Lebih dari itu, Indah pun mengusulkan supaya penyusunan Bankeu berkolaborasi dengan aplilasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) yang biasa digunakan untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dengan begitu, bisa memudahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran Bankeu,” sarannya.
Keluhan itu diamini pula oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ramadani. Dirinya menyebut, BPKD baru menerima Pergub dan SK Gubernur soal Bankeu pada beberapa waktu lalu. Sehingga pihaknya baru dapat melakukan eksistensi atas Bankeu untuk melakukan pergeseran anggaran beberapa hari kemarin.
“Kalau melihat dari pengalaman kemarin selalu terlambat, karena proses lelangnya butuh waktu sehingga tahun lalu kami tidak bisa memenuhi laporan progres penggunaan Bankeu. Ironisnya Bankeu tahap keempat tidak ditransfer oleh provinsi sebesar 20 persen atau Rp 18 miliar. Sedangkan itu sudah terkontrak tuilkan, jadi itu tanggungan APBD Pandeglang,” jelasnya.
Oleh sebeb itu, ia pun menyarankan agar pedoman pengelolaan Bankeu tidak diubah setiap tahun. Cukup Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur kaitan Bankeu saja yang diubah. Hal itu diusulkan supaya memudahkan OPD pengelola Bankeu melaksanakan program kerjanya.
“Sehingga OPD di Pandeglang bisa menyesuaikan apa yang akan dibangun dari sumber dana Bankeu dan bila perlu perencanaan teknis sudah dibuat. Kami juga berharap di APBD 2019 khusus alokasi pagu anggaran Bankeu bisa ditingkatkan,” ungkap Ramadani.
Dicecar pertanyaan dan keluhan soal Bankeu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui rumitnya persoalan itu. Apalagi keluhan yang sama pernah dirasakan saat menjabat sebagai Walikota Tangerang.
“Dulu saya juga gedeg dengan provinsi. Dapat Bankeu Rp 30 miliar sampai bulan Oktober belum ditransfer. Lalu saya berpikir, suatu saat saya jadi gubernur saya akan perbaiki dan ubah,” ucapnya.
Namun demikian, justru hal itu yang ingin diperbaiki dengan mendatangi pemerintah daerah guna menjaring persoalan di bawah untuk kemudian evaluasi. Lebih dari itu, WH memastikan bahkan kedepannya, alokasi Bankeu akan diprioritas untuk pembangunan di wilayah Banten Selatan.
“Banten Selatan menjadi prioritas khususnya dalam hal infrastruktur yang dipandang belum memadai. Infrastruktur menjadi penting, prioritas dan utama bagi masyarakat,” tegas politisi Demokrat itu. (IN)