MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Presiden RI Jokowi menggelar pertemuan dengan sopir truk dengan tujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para sopir, aspirasi yang disampaikan diantaranya marak pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh preman, oknum Dinas Perhubungan dan oknum Kepolisian. Mendengar hal tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan kepada jajarannya untuk membrantas oknum yang melakukan pungli.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Pandeglang Entong Haromaen, pihaknya menegaskan bahwa Pandeglang bebas dari pungli mengingat pengawasan dilakukan hingga ke Sub Terminal. Pihaknya mengakui hanya melakukan pungutan di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)
“Di Pandeglang tidak ada pungli, kita sering monitoring setiap Terminal dan Sub Terminal, bahkan di Terminal dan Sub Terminal sudah saya instruksikan untuk tidak memungut biaya bongkar muat. Dari Sub-sub Terminal tiap hari Selasa, seminggu sekali melakukan Apel Pagi di Dinas Perhubungan untuk pengarahan secara umum. Kita hanya memungut TPR yang kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya, (11/05/2018).
Ia mengungkapkan, jika ditemukan ada oknum petugas Dinas Perhubungan melakukan pungli, maka sopir diimbau untuk segera melapor ke Dishub Pandegalang dengan membawa bukti pungli.
“Himbauan untuk supir, kalau ada pungli silakan ke kami, tetapi harus riil dengan bukti yang autentik. Kalau terbukti yang melakukan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), kita berhentikan, tapi kalau PNS ada aturannya, sanksi tegas,” ungkapnya.
Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pandeglang Dadan Tafif. Pihaknya memastikan bahwa tidak ada pungutan liar kepada sopir yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan karena sudah dilakukan pengawasan.
“Tidak ada, Pandeglang tidak ada pungli. Alhamdulillah belum ada laporan. Di Dishub ada bidangnya masing-masing dan kita mengawasi langsung,” pungkasnya. (IN)