MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk memetakan daerah yang dinilai rawan diterpa bencana. Pemerintah ditekankan menyusun potensi bencana dimasing-masing wilayah.
Dengan demikian, stakeholder terkait mengetahui langkah apa yang harus ditempuh untuk mengantisipasi maupun menanggulangi bencana.
Demikian yang dikatakan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan dalam upacara Hari Kesiapsiagaan Mitigasi Penanggulangan Bencana Tsunami, di Alun-alun Pandeglang, Senin (21/5/2018) pagi.
“Kita harus mulai memetakan jenis bencana, seperti tsunami, banjir, longsor, kekeringan, itu yang harus dimulai. Setelah mengetahui itu, maka kita harus mengambil langkah-langkah. Pemerintah harus membuat rencana penanggulangan bencana. Sedangkan untuk masyarakat, kita lakukan campaign sosialisasi kesiapsiagaan. Selain supaya lebih siap, agar mereka juga tidak panik,” ujarnya panjang lebar.
Lilik menyebutkan, mitigasi terdekat yang harus dilakukan, adalah menghadapi momentum kemarau. Karena diperkirakan, pada bulan Agustus hingga September mendatang, Indonesia akan mengalami puncak kemarau.
“Yang kami khawatirkan, mengenai kemarau. Jadi dibulan Agustus September itu puncaknya kemarau, dan kami harapkan pada waktu itu kita sudah harus siap. Apa yang perlu dilakukan,” imbuhnya.
Maka dari itu, untuk mengantisipasi efek yang buruk bagi masyarakat harus disiapkan langkah penanggulangan. Termasuk memanfaatkan embung sebagai sarana yang diprioritaskan untuk mengatasi kekeringan.
“Kami akan mengajak BPBD memetakan daerah yang kemungkinan menjadi titik rawan bencana. Setelah itu dilakukan langkah-langkah seperti menyiapkan masyarakatnya, logistik, menyiapkan kapasitas di desa dan kecamatan,” jelas Lilik. (IN)