KPU Pandeglang Khawatirkan Lamanya Proses Coblos Pemilu 2019 

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang mengkhawatirkan lamanya waktu bagi pemilih dalam proses pencoblosan kertas suara dalam Pemilu 2019 mendatang. 

Pasalnya, dalam pesta demokrasi tahun depan, pemilih akan menentukan pilihan terhadap 5 lembar surat suara, yakni DPRD kabupaten kota, provinsi, dan pusat, surat suara DPD, dan surat suara presiden serta wakil presiden.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, lamanya proses pencoblosan itu dikhawatirkan pula akan berimbas pada tingkat partisipasi pemilih lantaran harus menunggu giliran yang lebih lama dari biasanya. Termasuk proses penghitungan suara yang diperkirakan akan mencapai malam hari.

“Sebetulnya kalau bicara soal permasalahan itu (lama pencoblosan), tentu ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Yang jadi salah satu yang dikhawatirkan, tidak ada SDM untuk TPS. Proses penghitungannya pasti lama, karena tidak mudah mencari hasil pencoblosan pemilih,” kata Sujai, Jumat (13/4/2018).

Sujai menerangkan, selama ini proses pencoblosan dan penghitungan suara saja seringkali memakan waktu yang lama hingga malam hari, dengan 5 lembar surat suara yang harus ditentukan oleh pemilih, maka bukan tidak mungkin durasi yang dibutuhkan akan semakin panjang.

“Saat ini Parpol secara nasional yang tercantum ada sebanyak 15 Parpol. Sehingga dipastikan ada 15 saksi. Berarti salinan formulir C, setiap tingkatan harus membuat 15 lembar pula. Jumlah itu hanya untuk DPR saja, baik kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Belum lagi dengan saksi dari DPD dan presiden serta wakil presiden,” kata Sujai menjabarkan.

Dengan demikian sambung Dia, rangkaian yang harus diselesaikan dalam 1 hari akan lebih lama. Terlebih kali ini, jumlah TPS 3.886, yang dihitung hampir dua kali lipat dari angka TPS saat Pemilihan Bupati Pandeglang tahun 2015 lalu.

“Pileg saja, waktu yang dibutuhkan cukup lama, bahkan kadang sampai malam. Dengan menyerentakan pemilihan Pileg dan Pilres, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang,” imbuh Sujai.

Lebih jauh ia menegaskan dalam hal ini, KPPS memiliki peran yang vital dalam menjamin lancarnya proses pemungutan suara. Oleh sebab itu, ia mengingatkan penyelenggaran PPS, agar selektif dan cermat dalam memilih anggota KPPS. KPU juga mendorong agar anak muda yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu, agar terlibat aktif sebagai anggota petugas TPS.

“Untuk menyiasati efisiensi waktu, maka KPU perlu memaksimalkan dalam kegiatan Bimtek. Rekan-rekan PPS harus pandai dalam menentukan petugas KPPS, mentracking latar belakang kaitan dengan orang itu (KPPS). Karena penyelenggara KPPS menjadi penentu sukses atau tidaknya hajatan demokrasi,” jelasnya. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!