http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Edukasi Demokrasi Guna Mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

MENARAnews, Kab. Cianjur (Jawa Barat) – Demokrasi diyakini sebagai sistem pemerintahan yang paling canggih, serta mampu menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan warganya. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi -baik secara langsung atau melalui perwakilan- dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Ketua HMI Cianjur, Paisal Anwar memberikan pandangannya terkait Demokrasi yang berlangsung di Indonesia.

Menurutnya, runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Orde Reformasi seharusnya menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, transparan dan memiliki supremasi hukum.

Ia melanjutkan, “Namun kata ‘Demokrasi’ tidak berjalan dengan semestinya, (karena) rakyat tidak paham secara menyeluruh dengan istilah tersebut, rakyat hanya mengetahui bahwa arti demokrasi adalah diadakannya pemilu. Hal ini menandakan tidak adanya pendidikan demokrasi yang baik di Indonesia.”

Pendidikan demokrasi tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap pemilihan umum selalu saja menciptakan bobroknya arti demokrasi. “Rakyat tidak memahami mengenai siapa yang akan dipilih menjadi Wakilnya” tandasnya.

Tiba-tiba saja ada logo partai, foto dan nama di balik bilik suara yang harus dicoblos walaupun tidak diketahui asal-usulnya. Ia berpendapat hal tersebutlah yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya dan menciptakan ‘oknum organisasi politik’ yang melakukan “Politik Pencitraan dan Politik Uang” agar dapat menarik jumlah suara dan merebut kursi di pemerintahan.

Menurutnya, akhir-akhir ini sudah terlihat jelas bahwa demokrasi hanyalah sebuah “dongeng”, pada saat para diktator melancarkan aksinya dengan topeng demokrasi melalui politik pencitraan dan politik uang.

Apabila lahir “masyarakat yang kritis dengan memberikan kritikan dan saran maka akan dibungkam dengan cara penganiayaan dan penyuapan”. Praktik tersebut bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke daerah sampai ke desa tambahnya.

Ia melanjutkan, “Jika ini terus didiamkan dan dibiarkan maka akan menciptakan kesengsaraan dan ketidakadilan, keadilan sosial yang tertera dalam Pancasila hanyalah simbol semata. Ketika mahasiswa dan masyarakat tidak mampu mengawasi pemerintahan lagi maka berakhirlah kesejahteraan dan keadilan di negeri ini atau hancurnya Demokrasi”

Paisal menyarankan agar masyarakat diberi edukasi dan pemahaman yang baik mengenai latar belakang organisasi politik maupun calon yang diusung dalam pemilu 2019 mendatang. “Agar tidak terjadi pemilihan yang salah, karena dikhawatirkan saat ini sedang adanya isu mengenai politik pencitraan dan politik uang, sehingga banyak oknum-oknum yang melakukan hubungan politik yang tidak sehat dan halal” tegasnya.

Paisal menambahkan “apalagi jika sumber dana yang diperoleh dan dipergunakan dari hal yang dilarang baik agama maupun negara seperti korupsi, uang hasil narkotika dan lain sebagainya.”

Oleh karena itu, menurut Paisal program edukasi demokrasi sangat diperlukan demi mewujudkan harapan demokrasi yakni terciptanya pemerintahan yang jujur, adil dan bijaksana sehingga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dengan ada nya multidimensi permasalahan yang ada di Indonesia pada saat ini, baik itu kemiskinan, kesenjengan, prilaku korup, dan berbagai hal, kiranya kita harus memilih pemimpin yang amanah dan dan tidak diktator, dengan memberikan jalan yakni melalu demokrasi kerakyatan bukan demokrasi diktator.” tutupnya.(OR).

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,433PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.