Bupati Jamin Dampingi Proses Hukum 4 Tersangka Kasus Tunda

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjamin perihal bantuan hukum yang akan diberikan kepada para tersangka yang ditahan di Rutan Klas IIB Pandeglang atas perkara dugaan korupsi dana Tunjangan Daerah (Tunda) guru dilingkungan Dindikbud tahun 2012-2014, tidak akan memengaruhi sistem pemerintahan. Bupati berjanji akan memberi bantuan pendampingan hukum bagi terangka apabila dibutuhkan.

“Sejauh mana tipis tebalnya kesalahan mereka. Kalau ada yang masih bisa dipulangkan kerugian Negara itu, mungkin bisa mengurangi hukuman. Kami akan mendampingi sepanjang mereka mau didampingi. Bisa melibatkan beberapa lembaga bantuan hukum,” ungkap Irna, Jumat (13/4/2018).

Irna mengaku prihatin atas kasus yang menimpa para bawahannya tersebut. Akan tetapi, lantaran perkara itu sudah menjadi prioritas dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, maka Irna mendukung penuntasan kasus tersebut. Dan Pemerintah Daerah akan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

“Saya prihatin, tetapi memang kasus ini sudah mengemuka dan menjadi konsumsi publik dan memang tidak mendidik yang dilakukan oleh oknum. Jadi harus diselesaikan. Kalau tidak, bisa menjadi bara juga. Yang jelas kami jamin kasus ini tidak akan mengganggu sistem birokrasi di pemerintahan,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu pun mendorong para tersangka untuk menyampaikan hak jawabnya dengan baik saat persidangan mendatang. Mereka disarankan untuk membuka semua fakta yang dimiliki.

“Saya sudah sampaikan kepada mereka agar dihadapi saja. Proses itu kan harus melalui pengadilan, silakan diungkapkan hak jawab mereka,” terangnya.

Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Diklat Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menuturkan, lembaganya akan ikut memproses persoalan itu secara administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen ASN.

“Sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP 11 Tahun 2017, kami akan proses,” jelas Fahmi.

Bahkan fasilitas bagi para tersangka pun akan segera dihentikan sementara sebelum dihentikan total apabila sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kendati demikian lanjut Fahmi, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari Kejari terkait penahanan para tersangka.

“Fasilitas mereka akan diberhentikan sementara dulu, tidak langsung dan tidak full diberhentikan langsung. Ada mekanisme. Jika ada ketetapan hukum tetap baru akan kami hentikan total. Tapi sejauh ini belum ada laporan dari Kejari. Yang jelas akan kami proses sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya, Selasa (10/4/2018) kemarin, Kejaksaan Negeri Pandeglang resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana Tunda guru ke Rutan Kelas IIB Pandeglang. Keempat tersangka yang ditahan itu yakni AA, yang merupakan Kepala Dindikbud tahun 2012 sampai 2013, NH yang merupakan Sekretaris Dindikbud periode 2012 hingga 2016.

Kemudian RY, Bendahara pengeluaran pembantu Dindikbud tahun 2012-2013. Lalu IN yang merupakan mantan staf kegiatan di Dindikbud tahun 2012-2014. Keempatnya bakal ditahan dalam waktu 20 hari sejak masa penahanan.