MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Sidang kedua sengketa lahan milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Desa Kurung Kambing, Kecamatan Mandalawangi seluas 59 Hektar kembali ditunda.
Sidang yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Pengadilan Negeri Pandeglang, Selasa (20/3/2018) itu, terpaksa kembali ditunda hingga pekan depan, lantaran tidak hadirnya sejumlah pihak yang turut tergugat, seperti DPRD Kabupaten Pandeglang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga Ketua Majelis Hakim, harus menunda sidang dengan agenda mediasi itu.
Kuasa Hukum ahli waris Nyi Aju Winingsih Soelaiman, Jenderaldi Abdullah mengaku tidak mempersoalkan penundaan yang kedua kalinya itu. Hanya saja ia berharap pada agenda sidang ketiga pada 27 Maret mendatang, semua pihak bisa hadir.
“Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 27 Maret 2018 mendatang. Biasa-biasa saja kami tidak kecewa, itu kesepakatan kami dengan tergugat,” kata Jenderaldi.
Meski gugatan yang dilayangkannya mendapat reaksi keras dari jajaran Pemkab Pandeglang, tapi Jenderaldi tetap bersikeras bahwa pihaknya tetap akan memproses lahan tersebut. Soalnya ia meyakini, memiliki sejumlah bukti yang sah.
“Jika bupati bilang siap dan memiliki bukti juga, sah-sah saja. Karena mereka menjaga image mereka di mata masyarakat. Tetapi upaya hukum masih ada, liat saja nanti bukti-buktinya,” ujarnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Pemkab Pandeglang, Tb Sukatma pun bersikukuh bahwa kliennya memegang semua bukti kepemilikan lahan yang kini telah berdiri bangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) itu. Namun demikian, pihaknya baru akan membongkar ketika proses pembuktian di persidangan.
“Akan kami buktikan kalau mereka itu bukan pemilik lahan. Ini tanah kepolisian yang dihibahkan dari Pemda Pandeglang. Soal bukti nanti akan kami ajukan di pengadilan, tidak akan dibicarakan sekarang dulu,” tegasnya. (IN)