JM-PPK: Pemprov Jateng Jangan Hanya Obral Janji Izin Tambang!

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2016 silam. Presiden saat itu memutuskan untuk dilaksanakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka di Pegunungan Kendeng.

Menurut salah seorang anggota JM-PPK Ngatiban menyampaikan, KLHS tahap satu sudah selesai dan telah diumumkan, sementara itu KLHS tahap dua telah berlangsung dan menunggu diumumkan. “Namun, setelah 2 Agustus 2016 justru terdapat beberapa perusahaan yang memulai operasi penambangan di wilayah Pegunungan Kendeng,” tutur Ngatiban.

Lanjut Ngatiban, terdapat CV. Berkah Alam Asri, PT. Harta Manunggal Baruna Nusantara, dan CV Tri Lestari yang memulainya kegiatan di Kabupaten Pati. Sementara di Rembang, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk telah beroperasi produksi dan aktivitas penambangan oleh berbagai perusahaan di CAT Watuputih juga terus berlanjut. “Di Grobogan, PT. Semen Grobogan juga tetap melakukan kegiatannya,” imbuhnya.

“Kami menyerukan agar Pemprov terutama dinas ESDM seharusnya mematuhi keputusan dari Presiden, TIDAK mengobral izin pertambangan (IUP), melaksanakan kewajibannya yang telah direkomendasikan KLHS tahap satu dan bertindak transparan,” kata Ngatiban mengakhiri. (Ar)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!