Gempur: Pengalihan Pengawas Ketenagakerjaan Tak Mampu Mengurangi Pelanggaran

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Pengawasan terhadap tenaga kerja nampaknya tidak berjalan optimal. Disamping itu, permasalahan kesejahteraan masih menghantui beberapa pekerja atau buruh. Perwakilan serikat pekerja Ungaran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) mengadukan hal itu kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah siang ini (21/3).

Salah satu presidium Gempur Sumanta menyatakan bahwa kedatangannya bersama rekan-rekannya di Kantor Disnaker Provinsi Jawa Tengah mengaspirasikan kerja-kerja pegawai PPNS/tenaga pengawas. “Karena sejak ditarik ke Provinsi, kami dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) kesulitan untuk mengontrol sejauh mana suatu kasus yang dilaporkan sudah ditindaklanjuti. Karena faktanya pelanggaran semakin marak terjadi di Kabupaten Semarang,” ungkap Sumanta kepada Menaranews.com.

Dalam kesempatan itu, Gempur mengusulkan agar tenaga pengawas didekatkan kembali ke kabupaten atau kota. Seperti dengan membuka pengaduan online.

Gayung bersambut, kunjungan Gempur ke Disnaker Provinsi Jawa Tengah pun direspon hari itu juga. Mulai bulan April 2018, pegawai pengawas/PPNS akan piket di masing-masing kabupaten maupun kota sebanyak dua kali dalam seminggu. “Untuk media pengaduan, selain melalui Twitternya Pak Gubernur, Disnaker Prov. menerima aduan via sms, Whatsapp, email dan fax dengan catatan aduan valid tentang penegakan hukum UU ketenagakerjaan,” tutur Sumanta.

Terkait pengawasaan Tenaga Kerja Asing, lanjut Sumanta, Disnaker Provinsi Jawa Tengah sudah bentuk TIMPORA terdiri dari Disnaker, Polda, Kesbangpol, Imigrasi dan Kejari. “Untuk BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, Disnaker sudah kerjasama. Pekerja kontrak masih dibicarakan secara intens dengan Apindo. Perizinan pendirian perusahaan belum ada kerjasama dengan BKPM serta pelanggaran lain segera dilaporkan ke Disnaker,” tutup Sumanta. (Ar)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!