Tengahi Pro dan Kontra Penggunaan Trawl, RBTV Gelar Dialog

MENARAnews, Bengkulu – Tak dapat dipungkiri bahwa gejolak di tengah masyarakat nelayan yakni Pro dan Kontra penggunaan alat tangkap Trawl yang harus ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Guna menengahi permasalahan itu, RBTV menginisiasi Pemerintah dengan masyarakatnya melalui Bengkulu berdialog (Benlog) dengan tema Pro Kontra Penggunaan Trawl Di Laut Bengkulu.

Benlog permasalahan krusial ini dilaksanakan sekitar pukul 20.00 hingga 22.30 WIB, dengan moderator GM RBTV, Pihan Pino, S.Ikom, yang mana dalam Benlog juga hadir Plt. Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Ir. Ivan Syamsurizal, ST., MT., Danlanal Bengkulu yang diwakili, Pasops Kapten Laut (P) Dedy Junaidi, dan Wadir Polairud AKBP Nyoman sebagai narasumber utama. Sementara dalam Benlog itu juga dihadiri Kepala PSDKP-Bengkulu Jon Astaman, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bengkulu Romi, perwakilan nelayan Trawl dan Non Trawl serta perwakilan Mahasiswa dari Universitas yang ada di Bengkulu.

Plt. Kadis DKP Ir.Ivan Syamsurizal, ST,MT, dalam kesempatan itu memaparkan bahwa di Bengkulu sosialisasi larangan penggunaan trawl telah dilakukan, namun hingga saat ini nelayan dengan trawl masih beroperasi.

“Sementara di Permen nomor 2 tahun 2015 sudah melakukan pelarangan pengunaan trawl, namun jika aturan ini tak dipatuhi, polemik penggunaan trawl di provinsi Bengkulu dapat terus terjadi,” papar Ivan.

“Beberapa kali,” lanjut Ivan, “juga telah dilakukan pertemuan, termasuk pertemuan  di rumah Plt.Gubernur, Dr. drh.Rohidin Mersyah, MMA pada Jumat (16/02/2018). Namun belum ada kesepakatan karena nelayan non trawl walk out (WO) sebelum diputuskan kata sepakat,” jelasnya.

Diketahui, dalam data DKP menyebutkan hanya sekitar 10% dari total 3400 kapal nelayan yang menggunakan trawl atau kurang lebih hanya 350 kapal.

Ivan menegaskan “dilihat dari jumlah tersebut, nelayan dapat hidup walaupun tidak menggunakan trawl. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa trawl itu tetap dilarang di Provinsi Bengkulu.”

Sementara itu, Pasops Lanal Bengkulu Kapten Laut (P) Dedy Junaidi dengan lugas mengatakan bahwa penegakan hukum tetap dilakukan meskipun ada yang kontra.

“Dasar yang harus dipandang adalah aturan karena sebagai negara hukum setiap aturan harus ditaati dan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak mungkin dirasakan adil secara merata,” ujarnya.

“Namun pemerintah tidak mungkin mengorbankan masyarakatnya dengan dampak negatif yang besar. Masyarakat nelayan diharapkan tidak bergejolak karena ini juga untuk kepentingan kelancaran dan kenyamanan alam mencari penghidupan sebagai nelayan,” tambah Dedy.

Tak ketinggalan, Romi, Ketua HNSI Bengkulu berpendapat bahwa pihaknya berharap pemerintah Bengkulu mampu bersikap bijak dalam mengambil langkah dengan permasalahan pengunaan alat tangkap trawl. Agar segera di akhiri bibit perpecahan ini, menghindari dampak yang berpotensi gesekan lebih besar lagi.

“Karena permaslahan yang berlarut-larut bahkan tidak segera di selesaikan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak di inginkan. Sudah nyata bahwa dampak alat tangkap trawl sangat merusak pertumbuhan mata rantai di lingkungan Samudera Hindia khususnya laut Bengkulu,” ucap Romi.

Salah satu nelayan trawl Ali syukur Simatupang mengatakan bahwa pihak nelayan yang masih menggunakan trawl hanya berharap permasalahan ini dapat secepatnya di selesaikan  dengan sebijak mungkin dengan tidak merugikan sebelah pihak. (AN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!