Penataan Ruang Jawa Tengah, Keberlanjutan ataukah Pelanggengan Krisis Ekologi?

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Hingga awal Februari, tercatat telah terjadi sebanyak 275 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Banyaknya catatan tersebut tidak terkecuali di Jawa Tengah. Diakses dari website Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, kejadian bencana di Jawa Tengah hingga Senin (12/2), tercatat sedikitnya 45 Kejadian yang terdiri dari banjir (28 kali), longsor (15 kali) maupun banjir bandang (2 kali).

Diakhir tahun lalu, BNPB juga merilis data dimana dari 2.341 kejadian bencana di Indonesia selama 2017, Jawa Tengah paling banyak menyumbang jumlah yaitu sedikitnya 600 kejadian. Merosotnya kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah menjadi faktor utama yang membuat banyaknya bencana yang terjadi.

Anggota Divisi Sumber Saya Alam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Ivan Wagner menyatakan, krisis ekologi itu juga ditandai dari berbagai konflik lingkungan yang terjadi di Jawa Tengah, seperti konflik eksploitasi kawasan lindung karst di Rembang, Pati dan Kebumen, konflik pendirian PLTU di Batang, konflik PLTPB Baturraden di Banyumas, berbagai konflik infrastruktur jalan tol, konflik pencemaran lingkungan di Sukoharjo, dan lain sebagainya.

“Catatan akhir tahun LBH Semarang mencatat, selama 2017 terdapat sedikitnya 34 kasus lingkungan di Jawa Tengah yang tersebar di 18 Kab/Kota. Jumlah itu terklasifikasi dari Sembilan permasalahan utama dengan empat permasalahan yang dominan yaitu masalah pencemaran (28%), perizinan (19%), infrastruktur (18%) dan alih fungsi kawasan (11 %) dengan total 76 persen,” jelas Ivan kepada Menaranews.com.

Tercatat pula, Irnawati melanjutkan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertindak sebagai aktor di 26 Kasus, Perusahaan di 24 Kasus dan Pemprov di 8 Kasus. “itu menyiratkan bahwa ada yang salah dalam pelaksanaan penataan ruang, lemahnya fungsi pengawasan dan penegakkan hukum, bahkan kuatnya afirmasi pemerintah dalam perusakan lingkungan,” tuturnya.

Di tahun 2018, dua program legislasi daerah prioritas yaitu revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) provinsi sedang dikebut. Dalam hal penataan ruang dan kondisi objektif yang telah disampaikan, maka sudah seharusnya pemerintah menunjukkan keseriusannya.

“Sudah saatnya pemerintah tidak lagi melaksanakan partisipasi dari sisi prosedural saja. Pelibatan secara substansi dan tidak manipulatif menjadi syarat mutlak bagi penentuan arah penataan ruang yang tidak lagi melanggengkan krisis ekologi,” tutup Ivan mengakhiri. (Ar)

Comments
Loading...