Portal Berita Online Indonesia

Ratusan Hektar Tanah Di KEK Tanjung Lesung Disoal Warga

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Tanah seluas 462 hektar yang diklaim milik PT. Banten West Java (BWJ) selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, disoal oleh ratusan warga yang mengaku sebagai pemilik dan ahli waris. Mereka mempertanyakan legalitas lahan tersebut kepada BWJ.

Ratusan warga itu merasa tidak pernah menjual tanah mereka kepada pihak manapun. Tuntutan itu disampaikan oleh warga saat menggelar audiensi dengan Pemkab dan perwakilan dari BWJ di Setda Pandeglang, Rabu (6/12/2017).

Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Nusantara (Binus), Uneh Junaedi selaku perwakilan pemilik lahan mengaku jika luas lahan milik warga yang diklaim oleh BWJ sebanyak 462 hektar yang terdiri atas 271 pemilik. Mereka menegaskan bahwa tidak pernah merasa menjual tanah ke pada pihak manapun termasuk BWJ.

“Ahli waris dari pemilik tidak pernah menjual sejengkal pun kepada siapapun. Kami punya keabsahan, bentuk tanahnya semua berupa girik, karena lahan itu ekstranslog. Dari situ, jatah mereka kembali dibagi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, persoalan sengketa tanah memang telah berlangsung sejak tahun 1994, bertepatan dengan datangnya BWJ. Namun pada saat itu, pihak BWJ hanya sebatas menganti rugi lahan garapan yang dihargai Rp200 untuk penggarap dan Rp100 bagi Pemda, bukan membeli seluruh tanah milik warga.

“BWJ pada saat itu hanya ganti rugi garapan yang diharga Rp200 untuk penggarap dan Rp100 buat pemda. Maka jika BWJ mengaku sudah dibebaskan, itu merupakan kebohongan publik,” tudingnya.

Diterangkan pria yang juga mantan Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Kawasan Wisata Ekslusif Tanjung Lesung itu, lahan yang disoal warga tersebut terletak di blok 22. Dan diakui saat ini belum dilakukan pembangunan sama sekali. Namun ia memprediksi, sengketa lahan yang disoal warga lebih dari yang terdata saat ini.

“Memang tanah itu masih dalam keadaan kosong. Namun masih banyak yang tersisa yang belum kami rekrut karena terkait langkah kami untuk menemui ahli waris yang letaknya cukup jauh tersebar di Jawa Barat,” lanjutnya panjang lebar.

Pihaknya pun membantah apabila persoalan ini muncul untuk memanfaatkan situasi lahan KEK yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Proyek Strategis Nasional (KSPN). Karena Uneh menyebutkan, pihaknya sudah melayangkan somasi ke BWJ sejak tahun 2015 lalu.

“Tahun 2015 kami sudah memulai somasi ke BWJ. Dan mereka merespon bahwa mereka tidak memiliki lahan tersebut. Kami sudah mempersiapkan dan mengumpulkan surat kuasa dari warga untuk mengurus tanahnya,” tutur Uneh.

Salah seorang ahli waris, Doni Romdhoni menambahkan, langkah warga ini bukan untuk memberatkan masuknya investasi ke Pandeglang. Namun ia merasa heran dengan klaim dari BWJ.

“Kami punya bukti surat-surat tanahnya. Nah lahan yang dimiliki oleh orang tua kami itu, sudah dikuasai oleh BWJ. Kami merasa aneh BWJ ini membeli lahan ke siapa karena kami tidak pernah menjual ke siapapun,” kata Doni

Sementara itu, Perwakilan BWJ, Maleno membeberkan, pihaknya bersikukuh bahwa lahan yang dikuasai saat ini adalah lahan sah BWJ. Apalagi pihaknya sudah mengelola lahan KEK Tanjung Lesung sejak tahun 90an silam. Sehingga ia merasa heran dengan klaiman warga.

“Terus terang saja, dari tahun 1994 kami sudahh di sana. Sampai detik ini tidak pernah ada yang mengklaim. Sehingga kami garap dan urug tidak ada yang protes. Baru kali ini,” katanya.

Kendati demikian, ia mempersilakan pemilik dan ahli waris untuk membuktikan keabsahan lahan yang diakui tersebut. Apalagi sebetulnya, BWJ telah menunggu kelanjutan dari somasi yang dilayangkan 2 tahun lalu.

“Sebetulnya kami siap untuk memfasilitasi. Karena sejak tahun 2015 kami sudah menunggu untuk meminta penjelasan yang diklaim warga. Kalau memang warga punya data, silakan buktikan. Kami siap menyelesaikan secara baik-baik,” jelas Maleno.

Sayangnya, audiensi itu berakhir deadlock, karena tida memutuskan kebijakan apapun. Pasalnya, banyak pertanyaan warga yang tidak bisa dijawab oleh Pemkab lantaran tidak hadirnya Kepala Administrator KEK.

“Kami siap untuk memfasilitasi. Karena seharusnya ini dijelaskan oleh Ibu Joyce (Kepala Administratur KEK, red) karena lebih menguasai. Namun beliau sedang tidak bisa hadir,” terang Kabag Pemerintahan Setda Pandeglang, Doni Hermawan.