spot_img

POLEMIK TAPAL BATAS LEBONG-BENGKULU UTARA NGAMBANG

MENARAnews, Bengkulu – Polemik Tapal Batas (Tabat) antara Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara (BU) tak kunjung usai. Setelah beberapa kali puluhan bahkan ratusan massa eks Padang Bano (versi Lebong) mengunjungi kantor Gubernur Bengkulu untuk melakukan aksi penolakan Permendagri nomor 20 tahun 2015, kini Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah selaku pejabat nomor 1 di Provinsi Bengkulu memfasilitasi suara hati masyarakatnya melalui rapat terbatas jajaran Pemprov Bengkulu beserta Pemda Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Rapat yang menghadirkan Bupati dari kedua Kabupaten yang berpolemik tersebut juga dihadiri jajaran forkopimda nya. Ini sebagai upaya Pemprov Bengkulu dalam menyelesaikan polemik tabat Lebong-BU sesuai dengan amanat Mendagri RI melalui surat dengan nomor: 490/670/BAK tertanggal 20 Oktober 2017 perihal Pengaduan Masyarakat Lebong Terhadap Permendagri Nomor 20 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.

Dikonfirmasi seusai rapat terbatas tersebut, Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, “pertemuan ini sesuai dari amanat Mendagri agar pihak Pemprov Bengkulu dapat memfasilitasi kedua Kabupaten yang berpolemik melalui review eksekutif”, ujarnya.

“menjadi suatu hal yang wajar, jika dalam pertemuan ini masih belum ada titik temu kata sepakat antara kedua Kabupaten, terlebih Permendagri nomor 20 tahun 2015 telah keluar serta Judicial Review telah selesai” paparnya.

Namun, dari hasil pertemuan itu terdapat 3 kesepahaman sebagai langkah Pemprov Bengkulu dalam menengahi permasalahan ini yang disepakati kedua belah pihak, pertama, terkait dengan desa-desa definitif di Lebong yang dibuktikan dengan digit perdesa di Kemendagri diperkuat dengan pembuktian dari Dana desa yang diperoleh, maka semua wilayah itu harus ikut Lebong jangan sampai desa tersebut wilayahnya terbelah ke Bengkulu Utara. Dalam hal ini akan disesuaikan titik korrdinatnya nanti.

Lalu kedua, terkait perizinan, sebagai pemerintah satu tingkat diatas Pemerintah Kabupaten, maka Pemprov Bengkulu menetapkan jika terdapat perizinan yang telah dikeluarkan oleh Lebong, maka wilayah tersebut masuk Kabupaten Lebong, begitupun sebaliknya. Karena, hal ini akan menjadi rancu jika perijinan terpecah bahkan akan merepotkan pihak tertentu jika harus mengurus perizinan ulang.

Selanjutnya yang dinilai cukup krusial, yakni yang ketiga terkait 5 desa yang status pelayanannya menggantung karena terputus ditengah. Dimana Lebong tidak lagi dapat memberikan pelayanan, begitupula Bengkulu Utara yang belum merasa berhak memberikan pelayanan.

Solusi dari permasalahan tersebut yakni nantinya, sesegera mungkin Pemprov Bengkulu akan membuat tim khusus untuk melakukan penelusuran. Jika ditemukan desa-desa itu definitif melekat pada Lebong, maka akan dikembalikan ke Lebong, namunnamun jika memang tidak teregister, maka masyarakatnya juga harus mau menerima untuk mengikuti proses dari awal agar desa ini muncul sebagai desa baru dengan kecamatan yang definitif.

“Kami dari pihak Pemprov Bengkulu akan membentuk tim khusus untuk dilakukan penelusuran, yang nantinya akan melibatkan juga Bupati dan Pemkab Lebong” jelas Rohidin.

Ditempat yang sama Bupati Lebong, Rosjonsyah mengatakan bahwa pada dasarnya Permendagri nomor 20 tahun 2015 telah dikeluarkan dan wajib dipatuhi, namun jangan pernah melupakan UU nonor 39 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Lebong dari Rejang Lebong.

Pihaknya menegaskan bahwa hal terpenting yang dapat merugikan Lebong yakni titik koordinat yang disebutkan di Permen tersebut dapat mengambil dan menggeser sebagian besar wilayah Lebong hingga Lebong Selatan, menjadi milik Bengkulu Utara.

“Tidak masalah jika Permendagri tersebut berbicara perubahan Register di 5 desa masuk ke wilayah Bengkulu Utara, namun titik koordinat yang tertuang di Permen itu, bikan hanya mengambil 5 desa di Padang Bano saja, tapi bisa mengambil sebagian besar wilayah Lebong hingga ke Lebong Selatan”, ungkap pria yang sering disapa Jon.

“kami sebagai Pemerintah Kabupaten, memohon supaya pemprov memfasilitasi untuk menelusuri register 5 desa yang hilang, karena itu terkait kesejahteraan masyarakat di dalamnya, jangan sampai karena registernya hilang, hak masyarakat juga hilang termasuk bantuan dari pemerintah yang tidak tersampaikan”, pukas Jon.

Berbeda dengan Bupati Lebong, Mian (Bupati Bengkulu Utara) menyatakan pihaknya saat ini hanya menjalankan apapun aturan yang telah menjadi tetapan Pemerintah Pusat.

“kami hanya akan menjalankan apapun tetapan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pusat, namun beberapa hal yang bersifat kearifan lokal dan sebagaianya, harus segera diambil solusinya, guna mengantisipasi terjadinya konflik di dalam masyarakat itu sendiri”, jelasnya.

Mian jua menambahkan, “terkait pembangunan Gapura Perbatasan, kami akan tetap membangunnya karena kami tetap pada koridor proses pembangunan yang telah direncanakan”, tutup Mian. (AN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles