spot_img

PAK- HAM Papua Gelar Dialog Bersama Polhukam dan Polda

MENARAnews, Jayapura ( Papua ) – Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia ( PAK- HAM ) menggelar dialog HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional Ke 69,  Sabtu ( 9/12/2017 ).

Asisten 1 Prov Papua Doren Wakerkwa dalam sambutanya mengatakan bahwa, penegakan HAM di Papua masih terlambat.

“Pemenuhan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM belum dirasakan,  mekanisme penuntasan pelanggaran HAM yang diberlakukan di Indonesia seperti UU nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM hanya menguatkan imunitas para pelaku pelanggaran HAM,”kata Doren.

Menurutnya, upaya penyelesaian kasus HAM khususnya di Papua dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dari para korban untuk turut dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Papua.

“Selain dalam proses mencari keadilan dengan advokasi, para korban juga dapat memberikan pemahaman kepada lingkungannya, dan tanpa peran mereka dan seluruh komponen masyarakat, maka penegakan HAM sulit tercapai,”katanya.

Sementara Rudy Syamsir, mewakili Menkopolhukkam RI Wiranto, berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Pemerintah akan berjanji untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di Papua yang sampai saat ini belum terselesaikan, kita mampu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran supaya rakyat bisa merubah stastus pelanggaran menjadi suatu penilaian sehingga rakyat Papua bisa taat, dan disiplin,”katanya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengaku jika penyeesaian kasua HAM diapat dilakkn dengan kearifan lokal, dam artian hukum adat juga bermain selain hukum nasional.

“Di Papua kearifan lokal dibidang hukum ialah berkaitan dengan masalah hukum adat menjadi hal yang mengakar dan menjadi pedoman bagi masyarakat Papua meskipun juga ada hukum Nasional yang berlaku. Sehingga penenakan hukum bisa bersikeras antara keduanya,”tandanya.

Kapolda menyebut saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi guna dalam hal restorasi justice bagi anggota Kepolisian Polda Papua.

“Regulasi sedang kita susun, yang lebih clear dalam proses restorative justice. Ini berbetuk peraturan Kapolda penjabaran dari UU Otsus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas Kepolisian. Affirmative action terhadap nilai-nilai adat yang ada di Provinsi Papua,”katanya. ( Surya)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles