spot_img

Inilah Tantangan Kedepan Kasus Pelanggaran HAM

Menaranews,Jakarta – Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai bahwa kasus pelanggaran HAM kedepan semakin berat.
Menurutnya, Pemerintah Jokowi-JK hanya terfokus pada program pembangunan ekonomi yang dampaknya menambah kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Masifnya agenda-agenda pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi patut diapresisasi, tapi disisi lain niat baik ini juga menggerus hak-hak dasar warga diberbagai daerah di Indonesia yang berujung pada kekerasan,” kata Usman Dalam Konderensi Pers di Kantor Amnesty International Indonesia,Menteng Jalarta Pusat, Senin (4/12).
Dia pun mencontoh kan kasus pelanggaran HAM di majalengka, Jawa barat dan Kulon, Yogyakarta  saat para petani yang digusur secara paksa untuk membangun Bandara di masing-masing kedua wilayah tersebut.
“Petani yang melakukan protes ketika haknya dilanggar juga mengalami kekerasab dan terancam masuk bui,” ucapnya.
“Ini adalah bentuk pelanggaran HAM by Products yang disponsori oleh negara, pembangunan harus ramah HAM dan pembangunan yang melanggar HAM harus ditolak,” tambahnya.
Kedua, kata Usman adalah menguatnya politik identitas dapam bentuk aksi intoleransi yang memakai dalih agama yang semakin memproduksi praktik diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.
“Ke depan, hal ini bisa menjadi fakror disintegrasi atau pemecah sosial yang berakibat panjang. politik identitas ini ladang subur yang bisa dimanfaatkan oleh pencari para kandidar dalam pilkada dan pilpres mendatanf,” ujarnya.
Ketiga, menurut Usman, adalah respon negara atas naiknya tingkat ketidakpuasan orang Papua atas masifnya perusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam, dan perambahan tanah adat.
selain itu, kebebasan berekspresi masyarakat Papua yang dikekang, banyak dari orang Papua yang ditangkap saat melakukan protea damai, disiksa ketika mereka ditahan aparat keamanan, dan dibunuh dengan alasan menjaga keamanan.
“Diluar Papua, reaksi negara terhadap intoleransi dan radikalisme agama semakin memproduksi hyper-nationalism yang ditempuh dengan melalui jalur pintas membubarkan ormas tanpa pengadilan,” tegasnya.
Atas nama persatuan juga, ormas-ormas pelaku  vigilante melarang dan membubarkan acara-acara yang mencoba mendiskusikan peristiwa pembunuhan massal pada tahun 1965 dan mendengarkan suara-suara korban.
“Nyaris semua pelanggaran HAM dalam kategori ini dilakukan atas nama NKRI dan Pancasila untuk mempersatukan semua.” pungkasnya. (MR)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,042PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles