spot_img

HAKI 2017 Momentum Demak Nihil Korupsi di 2018

MENARAnews, Demak (Jateng) –┬áHari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, dimaknai sebagai momentum untuk mengingat bahwa korupsi adalah sebuah hal yang harus diberantas, dituntaskan hingga idealnya dihindari untuk dilakukan.

 

Terlebih lagi korupsi dianggap sebagai hal utama yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Seperti yang diungkapkan Nanang Nasir, SH, pengacara LBH Demak Raya saat dimintai pendapat mengenai mengapa HAKI harus diperingati setiap tahunnya.

“Korupsi adalah sumber utama ketidakmajuan suatu bangsa juga daerah, khususnya di Demak, Sebagai advokad dalam menangani kasus korupsi di Demak harus berhati hati, karena bila tidak menggunakan hati nurani maka akan bisa tergiring ke penyuapan, karena di Demak masalah permainan uang, siapa berani bayar case close itu sangat mudah sekali ditemui,” ucap Nanang.

Hal senada juga dikemukakan oleh Muh Rifa’i Ketua LSKP Demak yang menaruh harapan akan penuntasan korupsi di Demak, agar tidak hanya menjadi sekedar peringatan semata.

“Bahwa hari anti korupsi sedunia seharusnya menjadi momentum pengingat, penyadar, dan penggerak bagi semua lembaga hukum terutama tipikor untuk semakin giat melakukan tugasnya untuk melawan korupsi. Jika tidak begitu, hanya akan menjadi sekedar hari saja,” ungkap Rifa’i.

Rifai menyampaikan bahwa dalam satu tahun ini Kejari Demak dianggap belum benar benar serius dalam menumpas tindak korupsi.

“Dalam satu tahun ini belum ada satupun kasus korupsi yang final dan diadakan penahanan. Bahkan kasus penyalahgunaan dana yang merugikan negara dan masuk P21 belum diadakan penahanan,” kata Rifa’i.

Menanggapi hal tersebut, Plh. Kasi Pidsus : Hafidz Muhyiddin,SH , Kejaksaan Negri Demak, memberikan rujukan undang undang yakni pasal 21 ayat 1 KUHP tentang syarat penahanan subyektif.

“Undang – undang mengatur, bahwa tidak setiap perkara pidana harus di tahan, hal ini merujuk ke pasal 21 ayat 1 KUHP yang menyatakan adanya syarat penahanan subyektif, artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau kawatir, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Jika masih masih kooperatif tidak melakukan hal tersebut, maka belum perlu dilakukan penahanan,” kata Hafidz.

Hafidz juga menambahkan bahwa dalam melakukan penanganan tindak pidana koruspsi, pengembalian aset negara merupakan tujuan utama.

“Dalam penanganan tipikor, tujuan Kejaksaan bukan semata menghukum orang tapi bagaimana kerugian negara bisa balik, dengan cara melakukan proses penyelidikan antisipasi harta kekayaannya (tersangka-red) dilarikan kemana, penyitaan kekayaan juga mengenai pertimbangan berapa Negara dirugikan,” imbuhnya.

Kejari Demak sendiri dalam satu tahun ini memiliki data penanganan kasus korupsi yakni 1 kasus dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, dan 7 kasus dalam taraf tuntutan.

Sementara itu, dalam memperingati hari korupsi, Kantor Pratama Pajak Demak (KPP Demak) mengadakan acara Fun Walk dari kantor Pratama Pajak singgah di Alun Alun Simpang Enam Demak, menuju pasar Bintoro dan kembali ke Pratama Pajak dengan membagi-bagikan stiker bertemakan kampanyr Anti Korupsi, nasi box dan sosisalisai mengenai PMK 165, seperti yang diungkapkan Kepala Kantor PPK Sugiarto, SE, Msi.

“Fun Walk ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, sekaligus sosialisasi PMK 165 (Peraturan Menteri Keuangan) tentang pengungkapan aset sukarela untuk wajib pajak, baik yang tax amesty maupun yang tidak, untukbmengungkapkan harta yang belum dilaporkan, baik yang SPH (Surat Pernyataan Harta) atau SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan),” ucap Sugyarto.

Disinggung mengenai tindakan korupsi di Kantor Pratama Pajak Demak, Sugyarto meyakinkan bahwa KPP sudah zero korupsi dan bebas pungli.

“Di Kantor Pajak Pratama Demak sudah zero korupsi, baik adminitrasi atau pelayanan untuk publik. Sudah tidak ada biaya pungli. Saat ini zamannya era malakukan yang terbaik demi pelayanan publik, semua sudah sangat transparan dan masyarakat sudah sangat kritis,” tutup Sugyarto. (Nsn)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles