spot_img

UU Adminduk Dikabulkan MK, ASB : Penghayat Baru Diakui Sejak Merdeka

 

MENARAnews, Medan (Sumut) —¬† Direktur ASB Ferry Wira Padang mengatakan perjuangan para penghayat untuk mendapatkan hak dasar pengurusan administrasi kependudukan sudah sejak lama. Selama ini penganut kepercayaan mendapat diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran, KTP, KK, hingga mendapat pekerjaan dan pendidikan tentang apa yang dianutnya.

“Sejak Merdeka, baru kali ini penghayat diakui secara hukum administrasi. Kalau dulu memang ada, karena belum sistem online makanya, waktu pas KTP kuning itu (kolom agama) mereka dituliskan parmalim,” kata wanita yang kerap disapa Ira itu, Rabu (8/11/2017).

Bagi Ira, perjuangan penghayat untuk melakukan gugatan itu sangat panjang. Catatan Ira, para penghayat sudah menunggu selama satu tahun tiga bulan sejak gugatan itu didatarkan ke MK.

“Kita senang, karena perspektif negara dalam memaknai antara agama dan kepercayaan itu jelas dalam amar putusannya,” ujarnya.

ASB bersama organisasi lain yang fokus dengan advokasi penganut agama leluhur akan membantu sosialisasi putusan MK itu di Sumatera Utara. Apalagi  5.026 penduduk atau 0,14 persen dari 12.985.075 jiwa penduduk Sumut menganut aliran kepercayaan. Diantaranya adalah aliran Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Pemena, Habonaro Do Bona, dan lainnya.

Bagi ASB putusan ini juga bedampak pada pemenuhan hak pendidikan para penghayat. Selama ini penganut agama leluhur di Sumut khususnya belum mendapatkan hak pendidikan tentang apa yang dianutnya. Para penghayat diikutkan ke agama lain saat mata pelajaran agama.

“Kita akan bekerjasama dengan Capil. Maka kami akan mensosialisasikannya ke Disnaker, dan Dinas Pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Kawan kawan di Nasional juga sama,” pungkasnya.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,042PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles