spot_img

UMK Pandeglang Tahun 2018 Ditetapkan Sebesar Rp 2.3 Juta

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Upah Minimun Kabupaten (UMK) Pandeglang tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 2,353,548. Jumlah ini mengalami peningkatan senilai Rp 188,569 dari UMK tahun 2017 yang ditetapkan Rp2,164,979.

Kabid Hubungan Industrial, dan Pembinaan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pandeglang, Dasep Kustiwa menjelaskan, penetapan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

“Dalam menghitung besaran UMK tahun 2018, kami bersama Dewan Pengupahan menerapkan formula penghitungan dengan mengalikan UMK tahun 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara UMK berjalan dengan penjumlahan tingkat Inflasi sebesar 3.72 persen dan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,99 persen,” terangnya saat Rapat Pengesahan UMK Pandeglang tahun 2018, di Aula Disnakertrans, Senin (6/11/2017).

Dasep menyatakan, UMK yang ditetapkan untuk Pandeglang, lebih besar dari UMP Banten sebesar Rp 2.099.385. Hal itu berdasarkan Pasal 46 Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa UMK harus lebih tinggi dari UMP.

“Dalam pengesahan ini kami juga mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Upah, Kepres RI Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, juga SK Gubernur Banten Nomor 561 Tahun 2017 Tentang Penetapan UMP Tahun 2018,” kata Dasep memaparkan.

Dengan ditetapkannya UMK ini, maka akan mulai berlaku per Januari 2018. Untuk itu, seluruh perusahaan diminta mematuhi ketentuan tersebut. Jika terbukti ada yang membayar dibawah ketetapan, maka Disnakertrans akan menjatuhi sanksi tegas. 

“Selama tahun 2017, kami tidak menerima laporan dari pekerja maupun penangguhan dari perusahaan. Kami yakin perusahaan di Pandeglang akan mematuhi aturan tersebut,” ucap Dasep yakin.

Ketua Umum Unit Kerja Serikat Pekerja PT. Cibaliung Sumberdaya (CSD), Johan Dwiyantoro mengungkapkan, nilai itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Angka Rp 2,353,548 menjadi batasan minimun bagi perusahaan untuk membayar pegawainya. 

“UMK ini hanya garis pengaman saja, jadi perusahaan tidak boleh membayar upah di bawah nilai itu. Ini sifatnya rekomendasi yang nanti akan disampaikan ke bupati,” ucapnya.

Hanya saja bagi serikat dimasing-masing perusahaan, bisa menegosiasikan upah tambahan apabila dianggap perlu yang disesuaikan dengan beban kerja. 

“Mengenai nilai UMK, kami sepakat nanti untuk memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Tinggal masing-masing serikat di tempat kerjanya, bargaining bisa dibuat perjanjian bersama perusahaan nilai tambah dari UMK bisa dinegosiasikan,” tuturnya. (IN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles