spot_img

Tanto Usulkan Bentuk Ragulasi Khusus Atur Pembuatan PTSL

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengusulkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berkoordinasi membuat regulasi khusus mengenai mekanisme dan ketentuan pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Hal ini menyusul mencuatnya kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum aparatur Desa Bojongmanik di Kecamatan Sindangresmi dalam proses pembuatan PTSL beberapa waktu lalu.

Dengan adanya regulasi itu, Pemkab bisa saja membiayai pembuatan sertifikat yang dulu dikenal dengan nama Prona itu, yang tidak didanai oleh APBN.

“Kalau memang itu membebani masyarakat, bisa saja dibuatkan regulasi khusus seperti Perda (Peraturan Daerah, red) sehingga anggaran dicover oleh pemerintah. Daripada ini katanya gratis tapi masih membebani masyarakat,” kata Tanto ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/11/2017).

Tanto menilai, biaya yang dipungut oleh oknum aparatur desa sudah melebihi kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, pemerintah telah menegaskan program tersebut tidak dipungut biaya meski ada pengecualian. Diprediksi, jikapun ditanggulangi Pemkab anggarannya tidak terlalu besar.

“Kalau biaya tidak besar, tidak masalah. Jika 1 pembuatan sertifikat Rp300 ribu, tinggal dikalikan jumlah kuota. Itu mungkin tidak terlalu besar karena kan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi ini untuk ikut mensukseskan program srategis pemerintah pusat,” jelas mantan Ketua KNPI Banten itu.

Sementara perihal oknum aparatur desa yang diduga melalukan pungli, Tanto menegaskan akan meminta Inspektorat melakukan investigasi kebenarannya. Jika terbukti, ia mendesak agar ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum ditindak oleh aparat penegak hukum. Nanti saya juga akan menyampaikan ke inspektorat bahwa ada temuan seperti ini. Kami urus di internal dan investigasi, apakah benar atau tidak. Saya kira Ini terindikasi terjadi di semua wilayah,” ucapnya.

Di sisi lain, politisi Golkar itu menuntut BPN memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Bahwa dalam mengurus PTSL, ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pemohon seperti pembelian materai, pembuatan surat keterangan, dan pematokan lahan.

“Sehingga informasi yang diterima tidak simpang siur. Ketidakpahaman masyarakat terhadap hal itu, menjadi celah bagi oknum dalam meraup keuntungan bagi kepentingan pribadi,” tandasnya. (IN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,041PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles