spot_img

RAPBD Pandeglang Tahun 2018 Dihujani Kritik Fraksi DPRD

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pengantar Nota Keuangan Raperda Kabupaten Pandeglang Tentang APBD Tahun 2018 yang disampaikan bupati pada Rabu (15/11/2017) lalu, dihujani kritik oleh fraksi-fraksi di DPRD. Kritikan itu dilontarkan dalam Rapat Paripurna Penyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2018.

Kritik pedas disampaikan Fraksi Gerindra saat juru bicara fraksi partai berlambang burung garuda itu, Rika Kartikasari menyampaikan pandangan fraksinya. Rika menyatakan kekecewaan Fraksi Gerindra atas pelaksanaan program pada APBD Tahun 2017. Pasalnya, implementasi program tahun 2017 dinilai masih jauh dari harapan, tidak fokus, dan minim kualitas sehingga berdampak pada buruknya infrastruktur.

“Buruknya program 2017, berdampak buruk terhadap berbagai kepentingan rakyat. Kita ketahui banyak kegiatan infrastruktur yang kurang baik, pekerjaan Pasar Cibaliung yang mangkrak, dan pelaksanaan kegiatan yang dimulai menjelang akhir tahun, tentu tidak akan membuahkan hasil yang optimal,” katanya, Jumat (17/11/2017).

Rika juga menyoroti perihal 6 isu strategis yang dicanangkan Pemkab tahun mendatang. Seperti diantaranya Infrastruktur dan daya dukung wilayah, pendidikan dan kesehatan, pengangguran dan kemiskinan, serta desa tertinggal.

Menurut Rika, isu tersebut adalah persoalan klasik yang selalu mencuat setiap pembahasan RAPBD. Dan ironisnya, setiap tahun pula tidak ada progres yang konkrit atas apa yang sudah ditetapkan.

“Sekarang bukan lagi mempersoalkan keterbatasan SDM di Organisasi Perangkat Daerah. Kami menganggap bahwa persoalan tersebut sudah final. Saatnya kita bekerja dengan target yang jelas dan terukur. Optimisme itu harus didukung dengan konsistensi tinggi,” jelasnya.

Rika melanjutkan, tahun anggaran 2017 sejatinya menjadi starting point pemerintahan Irna Tanto guna mewujudkan visi misinya. Namun yang dirasakan, justru banyak kegaduhan yang seharusnya tidak perlu.

“Pemkab seperti¬†miss oriented. Pemkab perlu fokus, ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintah hendaknya dijawab dengan kerja nyata. Mengimplementasikan program kerja sebagaimana yang digembar gemborkan,” kritik Rika.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Nasdem, Dadi Rajadi mempertanyakan terkait menyusutnya dana perimbangan yang diterima Pemkab Pandeglang untuk tahun 2018. Karena angka penurunan dana bantuan itu mencapai Rp73 miliar.

“Mengapa mengalami penurunan sebesar itu? Apakah karena penyerapan yang tidak maksimal?” tanyanya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 yang dicantumkan pada nota pengantar bupati sebesar Rp89 miliar.

“Itu SiLPA dari mana? Sebab sepengetahuan kami, Pemda belum melakukan tutup buku dan sepengetahuan kami tutup buku baru dilakukan pada akhir tahun anggaran, tanggal 31 Desember. Hal itu sudah sering kami pertanyakan setiap pandangan fraksi di paripurna,” ungkapnya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku akan memperlajari pandangan dari para fraksi. Namun soal pemotongan, Irna kembali menegaskan bahwa pemotongan dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah masalah nasional. Soalnya terjadi dihampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Pemotongan ini masalah nasional karena ada masalah dalam penerimaan negara. Saya sempat bertanya apa yang salah dari kita? Tetapi penyerapan kita bagus. Jadi bukan dari masalah internal Pemkab,” tegas bupati. (IN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,039PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles