spot_img

POLITIK DINASTI TELAH MENGEBIRI DEMOKRASI  

MENARAnews, Kab. Cianjur (Jawa Barat) – KABID PAO HMI Cabang Cianjur sekaligus sebagai  Mahasiswa Pasca Sarjana HUKUM UNSUR, Paisal Anwari, berpendapat praktik politik dinasti dapat membahayakan keberlangsungan demokrasi. Pasalnya, politik dinasti akan merusak porses kaderisasi pemimpin bahkan memunculkan budaya korupsi, dan kekuasaan hanya berputar di kalangan keluarga.
“Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.” Ungkap Paisal.
Praktik politik dinasti sepanjang era reformasi benar-benar menggejala. untuk kali kesekian publik disuguhi praktik politik dinasti. Politik dinasti belakangan ini terus menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat di Jawa Barat dan terkhusus kabupaten cianjur. Selain didasari oleh lahirnya regulasi di pilkada yang memberikan batasan kepada anak, saudara, dan istri kepala daerah untuk berkompetisi di pilkada.
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.
“Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. “ Tambah Paisal
Pengertian demokrasi dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan paling tinggi yang ada ditangan rakyat. Mengenai demokrasi warga negara boleh ikut ambil bagian dengan langsung maupun pula lewat perwakilan terkait melaksanakan perumusan, pengembangan dan penyusunan hukum. Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
“Dinasti politik berpotensi kuat menyuburkan budaya koruptif. Tapi pencegahan dinasti politik dengan membuat aturan hukum yang dibat oleh Mahkamah Konstitusi, juga dengan kerja-kerja politik untuk mencegah suburnya dinasti tersebut. Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta dan akan mengebiri demokrasi kita. Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural sekarang, masyarakat seakan diberi peran.”  Penjelasan Paisal
Praktik politik dinasti pada saatnya akan mengganggu proses checks and balances antarlembaga negara. Fungsi saling mengontrol pasti tidak bisa maksimal jika sejumlah jabatan publik dikuasai satu keluarga besar. Padahal, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi, fungsi kontrol penting. Jika kontrol terhadap pemerintah lemah, terjadilah budaya kolutif dan koruptif.
Menurut pasial ada  beberapa Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:
1. Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
2. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
3. Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
4. Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI
Tetapi, jika diamati secara saksama, jelas sekali masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Hampir semua calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon pejabat publik yang diajukan telah diskenario. Pemenangnya harus orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite-penguasa. Jika tidak memiliki hubungan kekeluargaan, calon yang dimenangkan adalah mereka yang memberikan uang sebagai mahar jabatan.
“Bermula dari budaya politik kekerabatan itulah, praktik politik dinasti semakin menggurita. Idealnya, batasan maksimal dua periode juga berlaku untuk jabatan di legislatif. Hal tersebut penting supaya publik tidak disuguhi caleg 4L (lu lagi, lu lagi). Karena itu, pemerintah harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif dan legislatif. Peraturan itu penting untuk meminimalkan budaya politik dinasti.” Tutup Paisal. (OR)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,045PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles