Aktivitas Tambang Yang Masuk Di Kawasan Hutan Dilirik WALHI Bengkulu

MENARAnews, Bengkulu – Hasil overlay kehutanan oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang tertuang dalam surat Nomor: S.706/VII-PKH/2014 tertanggal 16 Juli 2014, ditindaklanjuti oleh WALHI Bengkulu terkait keberadaan 8 perusahaan pertambangan batubara yang masuk dalam kawasan Hutan (Hutan Konservasi dan Hutan Lindung) di Provinsi Bengkulu.

Manager Kampanye Industri Ekstraktif WALHI Bengkulu, Dede Frastien, pasca dilakukannya dialog Multi Pihak dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu dan Ombudsman Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut saat ini dalam tahap kegiatan Operasi Produksi dan atau Eksplorasi.

“Kami menemukan bahwa 8 perusahaan batubara di Bengkulu itu masuk di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dengan berbagai luasannya, sudah memasuki tahap kegiatan operasi produksi ataupun eksplorasi.” papar Dede.

Sementara kegiatan yang dilaksanakan WALHI Bengkulu yang mengangkat tema Indikasi Aktivitas Tambang Pada Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu, bertujuan untuk sinkronisasi antar pihak Pemerintah bersama pihak-pihak lainnya terhadap dugaan pelanggaran yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hutan yang ada di Bengkulu.

Dede menjelaskan, “sinkronisasi dari hasil temuan WALHI itu, nantinya akan digunakan untuk divalidkan dengan instansi terkait, yang selanjutnya disampaikan guna mencapai kesepemahaman untuk dilakukannya joint monitoring dalam bentuk Ground Check pada perusahaan pertambangan yang terindikasi beraktivitas dalam kawasan hutan” lanjutnya.

“Temuan WALHI tersebut tidak diragukan kelengkapannya, terutama status perusahaan betubara, dimana terdapat 5 perusahaan berstatus IUP Operasi dan 3 perusahaan berstatus eksplorasi” tambah Dede.

Rincian dari usaha perusahaan itu yakni PT. Kusuma Raya Utama yang berstatus IUP Produksi dan PT. Cakra Bara Persada yang berstatus eksplorasi masuk dalam kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan luasan 4.458,74 hektar, selanjutnya 4 perusahaan yakni PT. Bara Mega Kuantum yang berstatus IUP Produksi, PT. Cipta Buana Seraya yang berstatus IUP Produksi, PT. Dongin Indonesia yang berstatus eksplorasi non C&C dan PT. Ratu Samban Mining yang berstatus IUP Produksi masuk dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Reg. 5 seluas 995,69 hektar.

Dilanjutkan dengan 1 perusahaan yakni PT. Kaltim Global yang berstatus IUP Produksi masuk dalam kawasan konservasi TWA Seblat serta 1 perusahaan yakni PT. Dongin Indonesia di kabupaten Bengkulu Tengah yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan kawasan konservasi seluas 308,779 hektar.

Ground check yang nantinya dilakukan, hasilnya akan diteliti dan dianalisa bersama agar aktivitas tambang tersebut secara otentik dan tekniknya tidak merusak bentuk asli lingkungan hutan yang ada.

“Joint monitoring melalui ground check yang sudah direncanakan, hasilnya akan dianalisis kembali sehingga mempercepat penyusunan legal draft moratorium izin tambang dalam bentuk instruksi Gubernur, agar tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan hutan yang lebih jauh, terlebih untuk kepentingan perusahaan sebagai tetapan dan batasan aturan produksinya” tegas pria yang aktif sebagai pemerhati lingkungan itu.

Lebih jauh Dede menerangkan, “WALHI mengharapkan dengan hadirnya moratorium izin tambang dalam bentuk intruksi Gubernur, maka kawasan hutan di Bengkulu dapat terhindar dari kerusakan dan kehilangan fungsi alaminya” tutup Dede. (AN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,036PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles