Portal Berita Online Indonesia

LKPM Mengadakan Sosialisasi UU Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Terhadap Anak

MENARAnews, Demak (Jateng) – Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Senin (6/11) mengadakan Seminar Sosialisasi Perundang-Undangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari acara tersebut adalah, untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya memahami akibat dari tindakan kekerasan terhadap rumah tangga, juga pentingnya mengantipasi terjadinya penyakit menular, HIV – Aids serta bagaimana membuat Demak menjadi kota yang layak Anak.

Dalam sambutannya, Ketua LKPM, Ahmad Zaenudin, mengatakan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan juga prostitusi.

”Negara harus hadir dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia. Agar SDM di indonesia ini mampu menghadapi tantangan globalisasi. Harapannya acara ini dapat berlangsung terus menerus berkelanjutan sebagai wadah komitmen lembaga kami untuk mendampingi masyarakat yang termaginalkan jangan sampai ada lagi yang namanya prostirusi, xploitasi, kekerasan perempuan dan anak,” ucap Zaenudin.

Wakil Komisi VIII DPR RI DR. Noor Ahmad, dalam paparan sosialisasinya menyampaikan bahwa Undang Undang Penghapusan Kekerasan Sosial (UU PKS) masih dalam pembahasan, dan ada satu pasal yang menjadi pro kontra untuk diloloskan masuk menjadi Undang Undang.

“Ada pasal yang ingin digoalkan oleh kaum feminis, yakni saat suami memaksa meminya hak batin berhubunga dengan suami, sementara istri menolak, maka istri bisa mengadukan suami sebagai pasal pemaksaan hingga pemerkosaan. Hal ini banyak yang menentang, termasuk saya salah satunya,” ucap Noor Ahmad.

Menanggapi mengenai pasal yang pro kontra ini, lebih dari separuh audience yang hadir di Akademi Komunikasi Negri Demak tersebut menyetujui dihapuskannya pasal tersebut, karena memenuhi kebutuhan suami itu suatu kewajiban.

“Semua itu bisa dibicaraka, melayani suami itu wajib,” ucap Sunarti warga Desa Guntur kepada Menaranews.com.

Sementara itu dalam paparannya Maftukhah Kurniawati, selaku Kabid P2PA Dinas Sosial, menyampaikan mengenai kebijakan pemerintah Kab Demak dalam upaya perlindungan Anak.

“Mengapa harus ada UU Perlindungan Anak? Hal ini dikarenakan anak merupakan sosok yang paling lemah dalam keluarga. Saat orang tua penuh masalah, anak melakukan kesalahan sedikit langsung dimarahi, hingga akhirnya terjadilah KDRT. Untuk ini UU Perlindungan Anak harus ada, demi masa depan generasi bangsa yang sehat jiwanya,” ucap Maftukah.

Ada hasil penelitian yang cukup mengejutkan audience pada saat paparan dari Dinas Kesehatan Heri Winarmo, mengenai kegiatan seksual pra nikah di kab Demak.

“60% lebih para remaja pra nikah, melakukan kegiatan seksual mereka dimulai dengan mencuri-curi waktu di rumah, dan kemudian melakukan hubungan seksual tersebut di rumah. Untuk itu memberikan pengawasan penuh pada generasi yang sedang mengalami gejolak muda ini, harus dilakukan, pun juga sekaligus harus sering memberi sosialisasi tentang pentingnya pencegahan HIV Aids,” ujar Heri. (Nsn)