Inilah Tantangan Kedepan Dalam Reformasi TNI

Menaranews,Jakarta – Ketua SETARA Instute Hendardi menjelaskan tantangan kedepan untuk pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam reformasi TNI.

Menurutnya, perubahan UUD 1945 yang mengatur jaminan kesamaan dimuka hukum, hingga saat ini masih belum menyentuh TNI.

Demikian juga terkait dengan reformasi komando teritorial, yang dimasa lalu masa lalu menjadi alat utama untuk supermasi militer atas domain sosial politik.

“Pertama, praktik peradilan militer yang menimbulkan bias  bagi anggota TNI,tatkala melakukan pidana umun, namun diadili oleh peradilan militer. Terlebih dengan sangat tertutupnya proses peradilan, sehingga tidak jelasnya pemenugan rasa keadilan bagi publik,” kata Hendardi dalam diskusi publik di Bakoel Koffie, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Selain itu, ungkap Hendardi diperlukan perubahan Komando teritorial sebagai evaluasi peran militer dalam masa damai.

“Sudah saatnya melihat kembali perannya agar tidak tumpang tindig dengan fungsi pemerintah daerah,” tuturnya.

Dalam modernisasi persenjataan, Hendardi mengungkapkan bahwa proses  pengadaan persenjataan  haruslah  bersifat transparan dan akubtabel, serta tepat sasaran.

“Bagian ini secara perlahan terus dipenuhi, tetapi praktik transparansi dan akubtabilitas masih jauh dari harapan,” katanya.

Ketua SETARA Institute tersebut juga mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit perlu diperhatikan.

Agar nantinya, para prajurt TNI tidak melakukan bisnis-bisnis yang bersifat ilegal.

“Membiarkan prajurit tidak sejahtera sama saja membiarkan mereka untuk berbisnis, apapun bentuknya,” pungkasnya. (MR)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,031PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles