spot_img

Hadirnya Korporasi Pertambangan Dalam Mendukung Pembangunan Daerah

MENARAnews, Bengkulu – Kepedulian Mahasiswa dalam mengawal pembangunan di daerah menjadi satu hal yang penting. Seperti langkah positif yang dilakukan BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang saat ini mengambil peranan dalam memberikan pengetahuan terkait ketetapan hukum Pertambangan atas pembangunan daerah, khususnya wilayah Provinsi Bengkulu.

Peranan yang dituangkan dalam bentuk Dialog Publik, dilakukan di Gedung C (Auditorium) Universitas Bengkulu, mengambil tema Kehadiran Korporasi Pertambangan Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bengkulu.

Dialog yang menghadirkan Bapak H. M. Solehan, ST, (Kepala Bidang Minerba Dinas ESDMProvinsi Bengkulu), Jecky Haryanto, S.H (Direktur LBH APKB Provinsi Bengkulu), Prof. Dr. Iskandar, S.H, M.Hum, (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) dan Dr. Edra Satmaidi, SH, MH Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, membahas upaya bersama dalam mengantisipasi konflik agraria, agar pembangunan di Provinsi Bengkulu tetap berjalan secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, H. M. Solehan, ST., mengatakan “menghindari konflik agraria, dari sisi pertammbangan sangat perlu diperhatikan. Ini menjadi penting bagi perusahaan tambang dimana besar harapan kami bagi perusahaan yang ada mau dan mampu mendukung pemerintah melalui sinergitas penegakan aturan yang goal-nya untuk pembangunan daerah Provinsi Bengkulu.” jelasnya.

“Pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada dana/biaya. Biaya ini diperoleh dari pengelolaan lingkungan, kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan. Melalui pajak, pengurusan secara resmi ijin perusahaan tambang, penegakan aturan, hingga pembangunan SDM melalui CSR.” tambah Solehan.

Dalam dialog yang juga dihadiri NGO-NGO yakni Walhi, Ganesis, Akar Foundation, KANOPI, dan LBH APKB, Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.Hum., menerangkan “persoalan pertambangan, utamanya pertambangan batubara terindikasi mengarah pada hal-hal tidak terpenuhinya regulasi, karena itu saya tidak berharap antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Perusahaan Batubara, dan masyarakat sendiri, tidak saling lempar tanggungjawab. Terlebih,” lanjut Iskandar, “Sinergitasantara perusahaan, pemerintah dan masyarakat perlu lebih ditingkatkan yang tujuan atau goal akhirnya tetap pada pembangunan daerah. Dimana manfaat pembangunan nantnya juga untuk masyarakat itu sendiri.” paparnya.

Iskandar juga menegaskan bahwa pemerintah harus menyadari anggaran yang ada bagi provinsi Bengkulu akan diprioritaskan untuk pembangunan, meskipun kebijakan pembangunan terkadang kurang pas, sehingga anggaran terbuang untuk belanja yang dinilai belum memiliki urgensitas  tinggi.

Penarikan tanggungjawab teknis pertambangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi memang memperlebar jarak koordinasi secara teknis, terutama terhadap pengawasan pertambangan. Karena itu, penegakan izin usaha pertambangan harus secara kuat ditegakkan.

Seperti yang diungkapkan Dr. Edra Sarmaidi, S.H., M.H, “Izin usaha pertambangan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  Tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun tanggung jawab normatif perusahaan terhadap negara diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang diubah menjadi PP No. 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, yang mana dalam Pasal 110 mengatur tentang sanksi administratif yakni Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara IUP operasi produksi/IUPK, Mineral dan Batu Bara hingga pencabutan IUP/IUPK.”

Memperkuat hal tersebut, Jecky Haryanto, S.H, Direktur LBH APKB Provinsi Bengkulu menerangkan pentingnya penegakan regulasi hukum dalam penindakan pelanggaran-pelanggaran pertambangan.

“berasal dari sudut pandang atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, akan terlihat berbeda antara teori dan prakteknya. Jangan sampai pelanggaran terjadi, terlebih jika berdampak pada permasalahan pembuatan hukum yang tidak tegas hingga pertumbuhan ekonomi kurang ataupun tidak ada dirasakan oleh masyarakat secara langsung dari perusahaan pertambangan.” tegas Jecky.

Salah satu yang hadir dalam dialog tersebut yakni Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu, Dede Frastien menanggapi, “kami peduli dengan Provinsi Bengkulu ini, dan saya sangat mengapresiasi langkah adik-adik mahasiswa yang menginisiasi dialog ini sehingga kedepannya  mereka mampu meningkatkan kepekaannya untuk melihat permasalahan dalam proses pembangunan daerah” tutup Dede. (AN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles