spot_img

Fadli Zon : Lembaga Survei Hanya Rekayasa Kesimpulan Politik

Menaranews,Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi beberapa lembaga survey yang merilis hasil survey 3 tahun Pemerintahan Jokowi – JK.

Menurutnya, beberapa rilis survei pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah sebanyak 68,3%, dinilai belum menunjukkan hasil yang sebenarnya.

“Sah-sah saja jika ada survey mengungkapkan kesimpulan yang demikian. Namun, belum tentu kesimpulan tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya,” kata Fadli Zon dalam akun Twitternya, Selasa (6/11).

Fadli juga mengatakan bahwa melakukan survey sering dengan perangkat perkembangan teknologi mudah dilakukan.

Dia pun melakukan survey dengan cara poling melalui media sosial Twitter.

“Ketika sy tanyakan jika Pilpres hari ini, siapa yg akan dipilih, 56% memilih @prabowo & 13. 26% memilih @jokowi,” katanya.

“Dan 19% menjawab memilih yang lain,” tambahnya.

Sebelumnya, Dia juga membuat poling tentang kondisi perekonomian Indonesia pada 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Hasilnya, hanya 24% yang menyatakan maju, sementara 68% menyatakan kecewa dan semakin buruk.

“Dan hasil ini juga senada dengan hasil sejumlah lembaga survey, yang mengajukan pertanyaan yang sama,” tuturnya.

Dia pun sering menemukan lembaga survey yang dinilai tidak solid dalam membangun kesimpulan antar variabel.

Menurutnya, dalam penelitian ini dikenal dengan istilah “spurious correlation”.
Atau False presumption that two variables are correlated when in reality they are not.

“Survey spt itu, alih-alih ingin menghadirkan kesimpulan objektif, justru sebenarnya merekayasa kesimpulan politik,” ucapnya.

Dalam hal tersebut Dia juga mencatat sejumlah survey di AS, yang banyak dilakukan oleh Gallup dan PEW Research Group.

Menurut lembaga tersebut, kata Fadli, Satisfaction has little impact on vote choice once presidential approval itaken into account.

Atau Tingkat kepuasan memilki korelasi yang lemah dengan elektabilitas.

“Contoh terbaru bs kita lihat pd fenomena pilkada Jkt.Tingkat kepuasan terhadap Ahok mencapai 70%, namun tingkat elektabilitas Ahok hanya 42%,” katanya.

“Sehingga, mengaitkan tingkat elektabilitas semata-mata dengan tingkat kepuasan, bisa jadi “false presumption,” tambahnya.

“Bagi seorang incumbent, tingkat elektabilitas dibawah 50% justru mengkhawatirkan,”lanjutnya.

Dia juga membandingkan Presiden Joko Widodo dengan figur Incumbent di negara lain.

Menurutnya, tingkat Elektabilitas Presiden Joko Widodo cukup rendah dibandingkan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2014 tingkat approvalnya mencapai 87%.

“Sehingga, untuk melihat siapa yg akan jadi pemenang presiden di 2019, hrus ada parameter yg jelas, solid, & logis,” pungkasnya. (MR)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles