spot_img

Disdukcapil Pandeglang Belum Terima Laporan Penghayat Aliran Kepercayaan

MENARAnewss, Pandeglang (Banten) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang belum menerima permintaan masyarakat untuk memasukkan aliran kepercayaan para penghayat dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Padahal Disdukcapil membuka pintu bagi penganut kepercayaan, untuk mengajukan pencantuman keyakinannya di kolom agama.

Hal itu sebagaimana hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Dengan adanya putusan ini, para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP.

Kepala Disdukcapil Pandeglang, Tubagus Saprudin menjelaskan, hingga kini instansinya belum menerima satupun pengajuan dari individu maupun kelompok penghayatan. Ia pun belum mengetahui perihal keberadaan aliran kepercayaan di Pandeglang.

“Selama ini Disdukcapil masih menginput keterangan agama berdasarkan permohonan dan laporan dari penduduk. Belum ada yang melaporkan,” ujar pria yang akrab disapa Apang itu, Jumat (17/11/2017).

Akan tetapi Apang menegaskan, pihaknya akan mengakomodir permohonan penduduk yang ingin mencantumkan aliran kepercayaan sesuai putusan MK. Dirinya pun mengimbau agar penduduk tidak sungkan untuk melaporkan ke Disdukcapil agar kepercayaannya bisa diinput dalam identitas kependudukan.

“Setiap peristiwa kependudukan harus dilaporkan ke instansi pelaksana. Sesuai putusan MK kami akan melaksanakan pengiputan itu. Kami persilakan warga yang mengajukan untuk mengisi kolom agama kepercayaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pandeglang, Tubagus Hamdi Maani mengaku tidak mempersoalkan putusan MK tersebut. Dirinya menilai, Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara demokrasi.

“Pencantuman keterangan kepercayaan dalam kolom agama hanya masalah administrasi saja. Lagian Indonesia bukan negara agama. MUI tidak mempermasalahkan itu,” katanya. (IN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles