spot_img

ASB : Peran Media Dibutuhkan untuk Inklusi Sosial

MENARAnews, Medan (Sumut) — Hingga kini, para penghayat kepercayaan masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan di Indonesia. Aliansi Sumut Bersatu, lembaga yang getol mengadvokasi mereka mengajak peran serta media untuk menciptakan inklusi sosial bagi penghayat.

Sampai sekarang, ASB masih melaksanakan Program Nasional Peduli, juga berlangsung di 80 kabupaten dan kota di Indonesia. Targetnya adalah pemenuhan hak-hak para penganut agama leluhur.

“Wilayah kerja kita di Kota Medan dan Kabupaten Delisersang, penerima manfaat adalah Parmalim dan Ugamo Bangso Batak. ASB sifatnya membantu agar kawan-kawan penganut agama leluhur terpenuhi hak-haknya yang belum diakomodir negara,” kata Ferry Wira Padang, Deputi Direktur ASB, Rabu (29/11/2017).

Program ini sudah berlangsung sejak 2015 dan digagas bersama Yayasan Satunama. Para penghayat sebagai minorittas acapkali didiskriminasi negara. Mereka me untut agar memperoleh hak yang sama sebagau warga negara. Program itu pun didukung banyak pihak yang berkomitmen terciptanya masyarakat inklusi.

Capaian yang nulai tampak adalah lahirnya kurikulum pendidikan agama leluhur. Kurikulum itu lahir berkat kerjasama Universitas Negeri Medan dan Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kota Medan yang gencar mensosialisasikan Undang- Undang Adminduk dan penyelesaian masalah administrasi kependudukan warga penganut agama leluhur.

Juga dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan dan Deliserdang, Laboratorium Antropologi FISIP USU, Komisi E DPRD Sumut serta Dinas Pendidikan Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang dalam implementasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Teranyar, Mahkamah Konstitusi telah memutus Judicial Review dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 terkait Adminduk UU Nomor 24 Tahun 2013 bagi identitas kewarganegaraan kelompok Penghayat agama leluhur di Indonesia.

Ada tiga permasalahan besar yang dihadapi para penghayat. Amatan ASB tiga masalah itu mencakup hak-hak dasar (administrasi kependudukan, pendidikan dan pekerjaan), kebijakan publik dan penerimaan sosial. Tidak sinkronnya penulisan identitas agama di KK, KTP dan Akte Nikah, pemaksaan untuk memilih agama yang diakui oleh negara.

“Belum terfasilitasinya pendidikan agama bagi anak-anak penganut agama leluhur baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan karena sering dipertanyakan identitas keagamaanya, beberapa ada yang memilih keluar dari pekerjaan karena tidak mendapatkan izin beribadah,” ungkap dia.

Alasan ASB menggandeng media, bukan lain karena punya peran penting sebagai penyampai pesan. AgarĀ  pemerintah menjadi institusi yang melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Masyarakat pun teredukasi lewat pemberitaan sehingga menghilangkan stigma-stigma buruk dan diskriminasi kepada para penganut agama leluhur.

“Untuk memaksimalkan gerakan inklusi sosial ini, kami mengharapkan peran aktif media untuk mepublikasikan kegiatan-kegiatan ataupun progres yang dilakukan demi terwujudnya gerakan inklusi. Agar pemenuhan hak-hak penganut agama leluhur terpenuhi,” kata Wira.

J Anto, Direktur Kajian Pendidikan Informasi dan Penerbitan Sumatera (Kippas), menambahkan, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada media massa masih tinggi, sekitar 77 persen. Hal ini menjadi peluang untuk para jurnalis menghasilkan karya-karya jurnalistik yang benar, bertanggung jawab dan bernas.

“Selipkan dalam setiap tulisan kita pesan-pesan damai, yang mengajak orang untuk membuang sifat-sifat berperang dan senang konflik. Mencerdaskan pembaca untuk menghargai semua perbedaan,” tegasnya. (Yug)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,041PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles