APINDO Demak Dukung Pemerintah Tetapkan UMK Sesuai Peraturan

MENARAnews, Demak (Jateng) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Demak atau DPK Apindo Demak mendukung penetapan upah minimum kabupaten (UMK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.
“Karena PP nomor 78 tersebut merupakan kebijakan pemerintah, tentunya harus dijalankan sehingga Apindo Demak juga mendukung kebijakan baru tersebut,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Demak MH Ilyas, melalui wakil ketua bidang pengupahan Arief C ketika rapat kordinasi dengan anggotanya, Senin (13/11).

Menurut Arief yang juga anggota Dewan Pengupahan Kab Demak ini menegaskan bahwa berdasarkan PP 78 /2015 cara penghitungan Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}
PP ini juga menegaskan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud, tambahnya.

Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

“Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” bunyi pasal 45 ayat 4 PP tersebut.

Ia menerangkan Apapun formulasi penetapan UMK, kata dia, salah satu kunci kepatuhan perusahaan dalam membayarkan upah sesuai ketentuan UMK tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Dengan demikian, lanjut dia, kemampuan perusahaan juga tidak bisa diabaikan, karena penetapan UMK yang selalu naik setiap tahunnya tidak dibarengi dengan kemajuan perusahaan juga sulit memenuhi upah pekerja sesuai ketentuan yang baru.
Menurut sekretaris DPK Apindo Kab Demak Aryani, SE, pengusaha memang dimudahkan oleh adanya formula baru dalam penghitungan upah pekerja karena memberikan kepastian perencanaan pembayaran upah bagi pekerja pemula atau memiliki masa kerja setahun.Dan sebenarnya upaya sosialisasi terhadap PP tersebut, kata dia, sudah dilakukan untuk tingkat pengusaha khususnya anggota DPK Apindo yang menurutnya sudah 70 (tujuh puluh) perusahaan lebih di Kab. Demak.

Dengan demikian, kata dia, penetapan UMK 2017 Kab. Demak harus mengikuti ketentuan PP 78/2015.

Aryani menjelaskan, dengan PP 78 tersebut, pekerja diuntungkan karena upah dipastikan naik setiap tahun.

Pengusaha juga bisa memprediksi kenaikan upah sehingga tidak menimbulkan guncangan. PP 78 tersebut juga membantu perusahaan merancang keuangan.

“Calon pekerja juga memiliki kesempatan bekerja. Sebab, jika kenaikan upah bisa diprediksi dan rasional, perusahaan berkembang dan pada akhirnya merekrut pekerja baru,” ujarnya.

Tahun depan, upah minimum naik 8,71 persen. Dengan situasi ekonomi dunia yang penuh tantangan seperti saat ini, angka kenaikan tersebut dinilai patut disyukuri.

Karena itu, Aryani meminta semua pihak, termasuk pekerja, bisa menerima keputusan tersebut.

Menurut Aryani, perusahaan terancam bangkrut jika upah digenjot makin tinggi.
Jika perusahaan bangkrut, hal itu akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Apabila mengikuti aturan yang baru, maka UMK 2018 di Kabupaten Demak bakal naik menjadi Rp 2.065.490,- (Dua juta enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Dan jikalau nanti Bupati mengusulkan UMK 2018 yang tidak ada payung hukumnya, dia khawatir akan mengganggu stabilitas investasi di Kabupaten Demak, dan para pengusaha akan berfikir ulang untuk berinvestasi di Kabupaten Demak, lebih lanjut Aryani juga menyampaikan bila Bupati mengusulkan UMK diluar aturan yang berlaku, maka secara organisasi, Apindo akan langsung menyiapkan langkah langkah hukum untuk memperjuangkan para anggotanya, dan saat ini Ketua Apindo yang juga menjabat sebagai ketua DPC Ikatan advokat Indonesia kabupaten Demak telah menunjuk kuasa hukum yaitu Direktur advokasi DPK Apindo Adv M. Syaefuddin, SH, MH beserta puluhan advokat lainya untuk terus berkordinasi memantau perkembangan usulan UMK Kab Demak yang diajukan kepada Gubernur termasuk mempersiapkan langkah langkah gugatan PTUN apabila terpaksa diperlukan.

Hal ini sudah menjadi tekadnya untuk terus menumbuhkan iklim investasi melalui ketataan dan kepastian hukum agar investor tidak merelokasi usahanya dan angka pengangguran didemak yang sangat tinggi dan selama ini selalu menjadi keprihatinannya bisa segera diturunkan. Prinsipnya Demak harus bangkit sejajar dengan daerah penyangga ibu kota propinsi lainnya. (Vn)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,031PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles