spot_img

Anggaran Bankeu Pandeglang Kembali Turun, Perhatian Pemprov Dipertanyakan

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap sektor pembangunan di Pandeglang dipertanyakan. Soalnya, alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Pandeglang ditahun 2018, diproyeksikan kembali turun menjadi Rp55 miliar. Padahal tahun 2017, Pandeglang sempat memperoleh Bankeu senilai Rp90 miliar.

Wacana ini kembali menimbulkan tanda tanya, karena dalam RAPBD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2018 yang disekapati di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dari total anggaran Bankeu berjumlah Rp448 miliar, dimana Rp55 miliar diantaranya, diperuntukkan bagi Pandeglang. Sedangkan peruntukkan Kabupaten Lebak, lagi-lagi lebih besar dengan angka Rp78,3 miliar.

Padahal jika dilihat, Pandeglang dan Lebak adalah dua wilayah dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Kondisi itu pun sudah disadari Pemkab dengan mencoba mengajukan anggaran yang dinilai sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku kaget dengan wacana itu. Karena pihaknya selama ini telah berupaya menyampaikan kebutuhan bantuan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

“Kami kan tidak bisa bekerja sendiri, karena fiskal kita tidak cukup. Seharusnya Pemprov lebih mengerti dan mendengar jeritan hati masyarakat Pandeglang,” keluh Irna yang ditemui di Gedung Setda Pandeglang, Rabu (22/11/2017).

Apalagi dirinya menilai, berpisahnya Banten dari Jawa Barat karena menjual kemiskinan di wilayah Selatan. Namun kenyataannya, perhatian itu dianggap belum sesuai harapan.

“Harapan kami Pandeglang butuh perhatian khusus karena Banten berpisah dari Jabar 17 tahun lalu, menjual kemiskinan di Pandeglang. Sekarang sudah 17 tahun usia Banten, tetapi kemiskinan masih melekat di Pandeglang,” imbuhnya.

Meski tak dapat menutup rasa kecewanya, namun bupati mengaku mensyukuri perhatian Pemprov itu. Hanya saja, Irna menyatakan akan kembali mencoba melakukan lobi konstruktif agar angka itu bisa berubah sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD Banten 2018.

“Kami sudah bersurat, tetapi alhamdulillah saja kami syukuri. Nanti kami akan lobi-lobi konstruktif lagi untuk menjadi perhatian. Nanti kami bicarakan lagi supaya bisa sejajar dengan Lebak supaya kami bisa mengejar ketertinggalan,” papar Irna.

“Saya yakin beliau (Gubernur Banten, red) lebih tahu, lebih concern. Karena beliau pasti menyadari disparitas antara Selatan dan Utara jauh sekali ketimpangannya. Jadi saya mohon ke Pak WH (Wahidin Halim) untuk memperhatikan Pandeglang,” sambung mantan anggota DPR RI itu.

Andai kata usaha itu tidak berbuah hasil, maka Irna akan memfokuskan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah potensi pajak telah diliriknya untuk meningkatkan income daerah.

“Untuk itu nanti saya akan genjot di PAD. Proyeksi yang bisa tercapai di OPD mana, nanti kami akan beri reward. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak, red) juga nanti kami naikkan agar pendapatan bisa lebih,” cetusnya.

Jika nilai Bankeu bagi Pandeglang yang tercantum dalam KUA-PPAS tidak berubah, maka ini menjadi pukulan berat bagi Pandeglang.

Karena dalam RAPBD Pandeglang tahun 2018, daerah yang dijuluki Sunset Of Java ini juga sudah dipastikan mengalami penyusutan dalam penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp73 miliar. (IN)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,052PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles