Ada Yang Beda Di Operasi Zebra Kalimaya Polres Pandeglang, Seperti Apa?

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Polres Pandeglang bersama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pandeglang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menggelar Operasi Zebra Kalimaya di Pancaniti Alun-alun Pandeglang.

Di sekitar lokasi operasi, terdapat 1 unit mobil Samsat Keliling Bapenda Provinsi Banten dalam rangka menyediakan layanan pembayaran pajak langsung di tempat bagi pengendara yang terjaring operasi akibat pajak menunggak.

Staf administrasi UPT Pandeglang Bapenda Provinsi Banten Yuki mengatakan, pihaknya menyediakan 1 unit mobil samsat keliling sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

“Kami berinisiatif sambil ikut berpartisipasi untuk mendata kendaraan-kendaraan yang nunggak pajak di Kabupaten Pandeglang dan kami menyiapkan pelayanan samsat keliling apabila ada kendaraan yang terkena razia, pajaknya bisa langsung bayar atau bisa mendapatkan informasi tentang jumlah tagihannya. Jadi tidak harus bayar sekarang juga tidak apa-apa tapi apabila ada yanh bayar, ya kita tampung,” terangnya panjang lebar, (2/11/2017).

Ia meambahkan, operasi ini juga dilakukan sebagai sarana mensosialisasi bulan bebas denda pajak dan bebas biaya balik nama dari luas Provinsi Banten yang dimulai pada Bulan November hingga Desember 2017.

“Sekalian kami memberikan informasi jumlah tagihan-tagihan pajak kendaraan yang terkena razia ini. Ya sekalian sebetulnya kita juga dalam sosialisasi bulan Panutan, November-Desember, karena kita kan ada bebas biaya balik nama dari luar provinsi serta bebas denda pajak serta kita memberikan informasi juga ke masyarakat. Kegiatan dalam rangka HUT Provinsi Banten. Bebas denda, bukan bebas pajaknya ya, pajak pokoknya masih dibayarkan. Jika pajaknya ada yang terlambat bayar atau ada dendanya, nanti dendanya dibebaskan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Unit Patroli Satuan Lantas Polres Pandeglang Ipda Dadan mengatakan hasil dari operasi kali ini adalah sebanyak 53 pelanggaran yang terjaring operasi, dimana pelanggaran didominasi oleh Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan disusul oleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

“53 pelanggaran yang terdiri dari 48 STNK, 4 SIM dan 1 kendaraan motor roda 2,” jelasnya usai operasi berlangsung.

Berdasarkan pantauan di lapangan, masih ada sejumlah pelajar tingkat SMA yang terjaring operasi tersebut karena tidak memiliki SIM dan STNK. (IN)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!