http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Terkait Penolakan Sidang Perppu Ormas, Koalisi Masyarakat Sipil Menilai MK Inkonstitusional

Menaranews, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil kecewa dengan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan pengajuan diri sebagai pihak perkara langsung dalam persidangan uji materi peraturan perundang-undanngan No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan bahwa tindakan penolakan yang dilakukan oleh MK merupakan tindakan yang Inkonstitusional.

“Sesuai peraturan MK bahwa semua orang berhak didengar oleh Mahkamah Konstitusi,menurut kami ini tindakan Inkonstitusional, ” kata Al Araf dalam konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Dia juga menegaskan seharusnya Mahkamah Konstitusi bisa memberikan ruang yang luas kepada setiap warga negara dalam menyapaikan pandangan atau gambaran terkait peraturan yang diperkarakan.

“Dalam negara demokrasi MK¬†seharusnya bertindak untuk memberikan ruang yang luas bagi warga negara dan menyampaikan pandangannya terhadap Konstitusi jika adanya pelanggaran pelanggaran,bukan menutup ruang bagi warga negara,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Koordinator KontraS Yati yang menyesalkan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

“KontraS dalam pemohon kali ini menyesalkan ditolaknya permohonan judical riview oleh MK terlait perppu ormas karena telah menciderai demokrasi dan hak asasi manusia,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta pihak terkait yang sebelumnya mendengarkan keterangan dari pemerintah.

Menanggapi proses pengujuan tersebut, sejumlah organisasi  masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, perludem, WALHI, Imparsial, ELSAM, KontraS, KPA, HRWG, dan KPBI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia.

Namun, MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait ini, dengan alasan sudah banyak pihak terkait dalam perkara ini. (MR)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,315PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.