MENARAnews, Pesibar (Lampung)_Proyek pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) terancam putus kontrak. Pasalnya hingga kini pembangunan tersebut baru mencapai 55 persen.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Liwa, Alex Rahman, SH., MH, saat rapat Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Gedung Aula Cabang Kejaksaan Negri Liwa (Cabjari) di Krui, Selasa (03/10/2017).
Dalam rapat tersebut, Alex mengatakan, kehawatirannya akan gagalnya peroyek pembangunan gedung DPRD ini. Mengingat akhir kontrak pengerjaan tanggal 29 November mendatang.
“Sampai dengan saat ini pembangunan Peroyek baru mencapai 55 persen. Sementara waktu pelaksaan kontrak akan habis, ini membuat kami hawatir peroyek tersebut tidak tepat waktu dan gagal. Jika seluruh target tidak tercapai maka akan diputus kontrak, jika putus kontrak sudah dipastikan blacklist,” ujarnya.
Selain itu, masih kata Alex, pembangunan peroyek DRPD tersebut tidak direkomendasikan mengajukan Addendum (Perpanjangan Masa Kerja) dikarenakan pembangunan peroyek tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Addendum.
“Seharusnya dalam perjanjian kontrak tersebut dimatangkan, dalam mengajukan Addendum tentu melihat beberapa hal seperti faktor alam. Namun dilapangan terkendala permasalahan internal dan peralatan. Itu bukan alasan untuk mengajukan Addendum, jadi tidak ada indikator untuk mengajukan Addendum,” ucapnya.
Sementara rekanan dalam rapat tersebut, pihak rekanan mengakui bahwa pelaksaan pembangunan pihaknya terkendala dengan peralatan, namun itu bukan suatu alasan.
Dijelaskanya pembangunan proyek tersebut telah mencapai 55 persen. Untuk itu pihak rekanan berupaya mengejar target dengan waktu yang telah ditentukan. Pihak rekanan juga berharap dapat mengajukan Addendum sehingga dapat menambah masa pengerjaan pembangunan gedung tersebut.
Untuk diketahui, peroyek pembangunan gedung DPRD Pesibar yang berlokasi di Kecamatan Pesisir Tengah itu dilaksanakan PT Trontonio Jaya Abadi. Masa waktu pelaksanaan selama 300 hari kalender dengan nilai kontrak Rp30,872 miliar lebih. Proyek tersebut dilaksanakan sejak Bulan Februari 2017 dan akan berahir 29 November mendatang. (SL)