MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Realisasi serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemkab hingga bulan September lalu baru mencapai 41.96 persen, atau sekitar Rp189 miliar dari total DAK senilai Rp451 miliar. Padahal, batas akhir waktu penyerapan DAK Tahap II pada tanggal 20 Oktober mendatang.
Jika sampai pertengahan Oktober tidak terserap 100 persen, maka Pemkab terancam tak dapat mencairkan DAK Tahap III, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ferry Hasanudin menyadari perihal “sinyal bahaya” itu. Namun ia sesumbar bahwa serapan DAK akan maksimal sebelum tanggal yang ditentukan.
“Batas waktu kan sampai 20 Oktober, itu masih lama. Memang konsekuensinya kan kalau tidak terserap progres, maka nantikan resikonya tidak akan dibayar,” ujarnya, Selasa (3/10/2017).
Ferry mengungkapkan, perihal serapan DAK yang masih rendah itu, sudah disampaikan ke masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia pun menegaskan, proyek pembangunan yang bersumber dari DAK masih berproses.
“Kemarin sudah diinformsikan ke kepala dinas, sekarang sedang pekerjaan, nanti mereka segera mengusulkan progres. Nanti kami akan kumpulkan mereka yang terkait. Ramadani (Kepala BPKD, red) kan juga sudah menyampaikan agar segera diajukan penyerapan dengan harus ada progres kegiatan fisik,” imbuhnya.
Perihal serapan DAK yang rendah ini merupakan pengulangan dari tahun lalu. Padahal Pemkab kerap kali mengingatkan soal kinerja dalam melakukan serapan. Maka Ferry nantinya mengungkapkan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja pada Kepala OPD pengelola DAK.
“Tahun kemarin memang ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai. Tetapi ini terulang kembali, maka nanti akan kami evaluasi. Kepala OPD harus bertanggung jawab,” terangnya.
Disisi lain, Sekda meminta agar semua pihak termasuk pengusaha, untuk turut bersama-sama mengawal dan memantau proyek pembangunan.
“Kalau DAK kan ada presentasenya, yang pertama sekian persen. Semoga ditahap 3 bisa ditarik,” tandas mantan Sekwan itu. (IY)