Sekda Pandeglang: ASN Jangan Ragu Minta Bantuan Hukum

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, (31/10).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Pandeglang Feri Hasanudin. Dalam arahannya, Fery menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut, akan memudahkan penanganan kasus hukum bagi para pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang.

“Bantuan hukum yang dapat diberikan kepada para ASN bisa berbentuk Litigasi dan Non Litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan untuk perkara tata usaha Negara, Perdata, Pidana dan badan-badan peradilan lainnya. Sedangkan yang non litigasi berupa pengaduan hukum dan konsultasi hukum,” terangnya di salah satu hotel di Pandeglang.

Untuk itu, lanjut Fery, bagi para kepala OPD jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan hukum, apabila dalam pelaksanaan tugas kedinasannya bersinggungan dengan masalah hukum.

“Langsung hubungi Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk segera ditangani secara intensif, tapi perlu juga diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan kedinasan harus memperhatikan rambu-rambu peraturan yang ada,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Nina Kartini mengatakan, bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dengan memahami terlebih dahulu aturan yang berlaku.

“Ketika akan melaksanakan suatu kegiatan baca dan pahami terlebih dahulu terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, serta peraturan perundangan yang berlaku,” tutur Nina.

Comments
Loading...
error: Content is protected !!