MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng perihal kendala yang dihadapi yakni dimana ketika petugas melakukan pengukuran lahan, masyarakat yang menguasai tanah atau yang mengajukan sertifikasi tidak berada di lokasi tanahnya bikin nyesek Anggota DPRD Provinsi Kalteng.
Seperti yang disampaikan Ketua Komisi D, Artaban kepada awak media ketika membaca berita di sejumlah media, alasan kendala yang dihadapi pihak BPN tersebut dinilai “Lucu”. Hal ini membuktikan, program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat mengenai pembuatan sertifikat gratis atau Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (PTSS) sebanyak 88.250 sertifikat kepada masyarakat minim sosialisasi.
“Dan pencapainya hanya mencapai 15.000 Sertifikat. Harusnya, kalau mau betul-betul membantu masyarakat khususnya Kalteng, kasih tau dong ke masyarakat. Ini banyak masyarakat yang belum mengetahui program itu. Menjadi pertanyaannya, masyarakat mana yang tanahnya tidak mau disertifikatkan?” tegas Artaban, Senin (09/10) di Gedung DPRD Kalteng.
Bahkan sepengetahuannya, lahan yang tidak boleh disertifikatkan adalah kawasan yang masuk ke lahan hutan Industri. Terkecuali di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL). Bahkan informasi APL di Kalteng ada 19 persen dari 13,3 Juta Ha. Menjadi pertanyaan kembali, apakah 19 persen kawasan APL itu sudah bersertifikat semua?
Jika alasannya hanya pemilik lahan tidak berada ditempat lokasi, ujar Artaban menambahkan, jelas tidak ada karena mungkin saja yang bersangkutan lagi kerja atau sebagainya. Atau jangan-jangan masyarakat yang bersangkutan juga tidak tau kalau ada petugas yang turun kelapangan untuk melakukan pengukuran.
“Masalahnya gini, saya sendiri salah satu Anggota Dewan di Kalteng tidak mengetahui persis bagaimana cara mengurus sertifikat tanah. Bahkan ketika saya reses di beberapa tempat, yang menjadi persoalan utama adalah masalah sertifikasi tanah. Yakin aja kita, kalau masyarakat sudah memiliki sertifikat tanah, tanah miliknya pasti akan dijaga, tidak liar ke mana-mana,” ujarnya menambahkan.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, dirinya juga mengaku sudah melakukan upaya untuk menghubungi pihak BPN untuk meminta kejelasan mengenai solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kejelasan sertifikasi tanah. namun alhasil ketika dikonfirmasi melalui via telepon maupun pesan singkat tidak pernah dijawab.(arli)
Editor : Hidayat