MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, di Kabupaten Kapuas masih menunggu peraturan Bupati Kapuas (Perbup).
“Iya, masih menunggu Perbupnya. Tapi Insya Allah sebelum penetapan APBD perubahan atau akhir Oktober ini sudah selesai semua,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas, Syahfiri, kepada menaranews di Kuala Kapuas, Rabu (11/10/2017).
Menurut mantan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kapuas ini, draf peraturan bupati tersebut sudah masuk ke ke bagian hukum Setda Kapuas. “Klo drafnya sudah ada dibagian hukum, cuma kami ingin mengajukan pertimbangan ke Bupati terkait besaran nominal tunjangannya,” ujarnya.
Nah, Perbup ini pun, sambung Syahfiri, nantinya akan dibawa oleh pihaknya ke Pemerintah Provinsi Kalteng untuk dilakukan evaluasi, apakah pemberian tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan terhitung berdasarkan TMT Perda atau disamakan dengan terbitnya Pergub Pemprov Kalteng.
“Pergup provinsi ini informasinya 1 September, tapi kalau Perda kita 1 Agustus 2017. Nah, apakah kita juga berlaku surut pada 1 Agustus atau 1 September. Jadi, ini yang akan kita konsultasikan juga,” terang Syahfiri.
Seperti diketahui, nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD telah dinaikkan oleh pemerintah. Naiknya tunjangan itu termuat dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Dengan PP yang baru ini, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Lantas berapa besaran tunjangan transportasi yang akan diterima oleh wakil rakyat di Kapuas ?.
“Kalau besaran nominalnya itu berapa, sudah ada berdasarkan survey, tapi untuk sementara itu belum bisa kita buka. Sedangkan untuk tunjangan perumahan sekarang ini masih dalam proses perhitungan,” pungkas Syahfiri. (irf)
Editor: Hidayat