http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

MELALUI DESIMINASI DIHARAPKAN SETIAP DESA MENGETAHUI ARAH TUJUAN PENGGUNAAN DANA DESA

MENARAnews, Demak (Jateng) – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya tentang Desa telah memberi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan Desa. Undang-Undang tersebut mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dengan kemandirian tersebut, desa dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan kekuatan sendiri. Mengingat kemandirian tidak hanya diukur dari kewenangan saja, tetapi juga bagaimana kewenangan dapat dilaksanakan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Namun dalam pelaksanaannya, tetap dibutuhkan pendampingan dari OPD terkait. Pemerintahan desa tidak bisa dibiarkan bekerja dan berjalan sendiri tanpa pengawasan. Dana desa yang besar berpotensi untuk disalahgunakan bila tidak disertai dengan pengawasan. Oleh karenanya, diperlukan sumber daya pendamping desa yang berkompeten dan mumpuni.

Hal itu disampaikan Bupati Demak HM.Natsir saat membuka acara Diseminasi Dana Desa dengan Tema Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu (25/10).

Dijelaskan pula oleh Natsir Dana desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, bersumber dari APBN.
”Pada tahun 2015, Kabupaten Demak mendapat alokasi dana desa sebesar 73,85 milyar rupiah untuk 243 desa dan telah terserap 100 persen. Untuk tahun 2016, Demak mendapat alokasi dana desa sebesar 165,81 milyar rupiah telah terserap 100 persen. Sedangkan untuk tahun 2017 ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap satu, alokasi dana desa sebesar 211,59 milyar rupiah terserap 60 persen. Untuk tahap dua masih dalam proses usulan pencairan. Selain itu, pada tahun 2015 lalu Pemerintah Kabupaten Demak juga telah mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 67,22 milyar rupiah. Di tahun 2016, ADD sebesar 96,66 milyar rupiah. Dan tahun 2017, ADD sebesar 100,66 milyar rupiah”, jelasnya.

Untuk itu Natsir meminta kepada seluruh Kepala Desa untuk benar-benar paham tentang mekanisme pengelolaan dana desa mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk desa, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus jelas dan transparan.
”Jangan sampai ada Kepala Desa yang terjerat masalah hukum hanya karena ketidaktahuan tentang pengelolaan dana desa. Kepala Desa harus berhati-hati, cermat, dan amanah dalam mengelola desa desa. Selain itu Kepala Desa juga harus paham tentang pentingnya disiplin maupun pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu ia menghimbau kepada Kepala Desa, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD juga harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
”Untuk para Camat agar dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Seluruh elemen terkait juga harus dapat saling bersinergi, sehingga dana desa dapat dikelola dengan baik,” ujarnya.

Sementara disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rukijo kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Dana Desa.

“Hal ini karena masih adanya permasalahan dalam penggunaan dana desa, maka dari itu perlu diadakan acara ini dengan harapan dana desa dapat dikelola dengan baik, adanya transparansi sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan serta bisa mensejahterakan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan masyarakat. Jadikan kegiatan padat karya sehingga masyarakat dapat gaji dan menggunakan material lokal karena dengan cara ini dana desa akan tetap mengalir ke desa bukan ke kota”, ulasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 225 Kepala Desa se-Kabupaten Demak juga dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Joko Sutanto, Ketua dan Anggota DPR RI Komisi 11, Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dr. Singgih Setyono, M.Kes. beserta jajarannya, Kepala OPD serta Camat se-Kabupaten Demak.

Pada kesempatan tersebut Bupati dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Forkopimda, Sekda beserta jajarannya meninjau pameran produk desa dan Bumdes yang berada di samping pendopo dilanjutkan ke Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam mengunjungi tempat produksi shuttlecock, pengasapan ikan dan pengepul jambu air khas Demak. (Spn)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,117PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.