Portal Berita Online Indonesia

Masuki Tahun Politik, Tentara Harus Dapat Menahan Diri

Menaranews, Jakarta – Anggota Dewan Direktur Expert onSecurity Sector Government Locataru, Mufti Makarim menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki banyak tantangan dalam meningkatkan profesionalismenya.
“Tahun 2018 sampai 2019 merupakan tahun politik. Tantangan tentara juga harus dapat menahan godaan untuk tidak ikut-ikutan (berpolitik),” kata Mufti Makarim, dalam diskusi publik The Habibie Center bertema “Meninjau Kembali Reformasi Sektor Keamanan Indonesia”, Rabu (4/10) di Jakarta.

Ada 3 kunci yang menjadi penjaga dari sektor keamanan kita lanjut beliau. Yang pertama bagaimana otoritas politik menunjukkan perannya.

“Pada satu sisi otoritas politik tidak konviden dengan posisi politiknya menyebabkan otoritas politik mencari dukungan. Militer harus berani menolak tawaran politik secara profesional sesuai aturan undang-undang,” ujarnya.

Yang kedua dari institusi sendiri, mereka masih merasa happy diajak bicara politik dibanding bicara pembangunan kekuatan sistem pertahanan lanjutnya.

Yang ketiga secara umum publik tidak punya akses yang memadai terhadap proses atau dinamika dalam isu-isu keamanan, sehingga sekarang kita terbelah-belah.

Persoalan selanjutnya ialah konsitensi intitusi militer itu sendiri, karena pada satu sisi mereka bilang bahwa kita dorong reformasi dari tiga aspek yakni reformasi instrumental, struktural dan kultural.

“Reformasi intrumental, sudah mereka merasa sudah fine undang-undang sudah banyak, struktural sudah ada perubahan peran-peran yang relevan dengan instansi keamanan sudah  banyak. Sedangkan Kultural, reformasi kebudayaan misalnya polisi masih militeristik, tentara masih main politik,” ujar Mufti.

Itu yang menjadi tantangan-tantangan terhadap reformasi dalam sektor keamanan kita.