http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Masalah Pergub Kalteng, Ini Kata Legislator

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Menyangkut persoalan adanya kesalahan serta perbaikan yang dianjurkan oleh Tim Saber Pungli RI kepada salah satu regulasi Provinsi Kalteng perihal Optimalisasi PAD atau Sumbangan Pihak Ketiga yakni Pergub 27 tahun 2017, ditanggapi oleh Anggota Legislator Provinsi Kalteng.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalteng Yohanes Freddy Ering misalnya. ketika diwawancarai menaranews.com menyampaikan, adanya koreksi serta anjuran perbaikan yang disampaikan oleh Tim Saber Pungli Pusat bersifat membangun.

“Kalau ada penyampaian seperti itu, berarti ada etikat baik yang bersifat konstruktif. Berarti harus ada perbaikan terhadap pasal-pasal atau konsideran yang mungkin tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi lagi,” ujar Freddy Ering, Rabu (04/10).

Menyangkut adanya kemungkinan Pergub itu sendiri nantinya akan dicabut. Dirinya berpendapat, jika ada anjuran hanya dilakukan diperbaiki dan tidak menganjurkan untuk dicabut. Dalam artian permasalahannya tidak terlalu prinsipil, hanya beberapa atau segelintir saja hal-hal yang perlu diperbaiki.

Namun jika ada persoalan atau hal-hal bersifat krusial yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan domain Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng ini, tidak hanya ada anjuran untuk dilakukan perbaikan saja, akan tetapi dapat dipastikan untuk dilakukan pencabutan.

“Kewenangan pembuatan Pergub memang di tangan Gubernur dan tidak perlu koordinasi dengan Dewan. Tapi DPRD Kalteng memiliki fungsi pengawasan, sehingga nanti akan kita melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Biro Keuangan, Dispenda untuk mencermati,” Jelas Freddy.

Freddy menginformasikan, sebelumnya Kalteng sendiri sudah menghasilkan sebuah produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan sumbangan pihak ketiga. Hanya saja aturan sebelumnya tidak relevan lagi. Dan ini katanya lebih dalam, produk hukum 27 tahun 2017 tergolong baru.

Meski tidak disampaikan secara jelas Perda yang dimaksud tersebut seperti apa. Kendati demikian, Perda yang sudah disahkan ujarnya lebih dalam lagi mau tidak mau masih tetap berlaku dan belum dilakukan pencabutan. Ke depan ada pengkajian oleh Balegda (Badan Legislatif Daerah) apakah nantinya ditetapkan dalam Pergub atau masih dalam bentuk Perda.(arli)

Editor : Hidayat

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,433PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.