MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Meski sejumlah tahapan untuk pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwalkot) Palangka Raya periode 2018-2023 mulai dilakukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota setempat. Kini pihak penyelenggara pemilu tersebut, juga mulai disibukan dengan penerimaan pendaftaran partai politik (parpol), untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2019.
“Berdasarkan jadwal dan pedoman PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan pemilu 2019, maka terhitung tanggal tanggal 3-16 Oktober 2017 KPU mulai menerima pendaftaran parpol. Namun sampai dengan tanggal 7 Oktober untuk kota Palangka Raya, maka hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang pertama mendaftar. Sedangkan partai lain, baik yang lama maupun yang baru masih sebatas melakukan konsultasi,”ungkap Komisioner KPU Palangka Raya Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Harmain Ibrohim, saat menerima pendaftaran parpol dari pengurus PAN Kota Palangka Raya, Sabtu (7/10), di Sekretariat KPU setempat.
Harmain mengatakan dalam tahapan pendaftaran itu, maka setiap parpol wajib menyerahkan dokumen keanggotaan, berupa daftar nama dan alamat keanggotaan partai, salinan kartu tanda anggota (KTA) dan salinan KTP elektronik anggota partai tingkat Kota Palangka Raya.
“Perlu dicermati setiap partai yang akan menyerahkan dokumen keanggotaan ke KPU, maka terlebih dahulu harus memastikan partainya ditingkat pusat. Apakah telah melakukan pendaftaran di KPU RI. Sebab di tingkat KPU Palangka Raya akan langsung melakukan penelitian dokumen keanggotaan melalui sistem informasi partai politik (SIPOL),”jelasnya.
Sementara Komisioner KPU Palangka Raya Divisi Perencanaan dan Data, Wawan Wiraatmaja menjelaskan, apabila dalam pendaftaran itu syarat minimal keanggotaan parpol tidak terpenuhi, maka dokumen akan dikembalikan kepada parpol, untuk dilengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan hingga tanggal 16 oktober 2017. Kemudia jika tidak kembali sampai dengan tanggal tersebut, berarti parpol dianggap tidak hadir untuk melakukan pendaftaran.
“Jumlah KTA yang wajib diserahkan 1/1000 dari jumlah penduduk, yang berarti untuk Palangka Raya paling sedikit 258 anggota (1/1000 dari jumlah penduduk Palangka Raya). Setiap KTA wajib disertakan KTP elektronik atau menyertai bukti telah melakukan perekaman KTP elektronik,”sebutnya.
Dijelaskan Wawan, setelah masa pendaftaran atau masa penyerahan dokumen keanggotaan di KPU telah selesai sampai batas waktu ditentukan, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan KPU akan melakukan penelitian administrasi maupun tahapan verifikasi.
Adapun Ketua PAN Kota Palangka Raya, Beta Syailendra yang memimpin langsung dalam pendaftaran tersebut mengatakan, pihaknya lebih awal menyerahkan dokumen salinan keanggotaan partai ke KPU kota, dikarenakan persyaratan berupa dokumen maupun data telah siap dan terpenuhi.
“Buat apa harus harus berlama-lama dan menunda-nunda untuk mendaftar, mengingat dokumen maupun data yang dipersyaratkan telah semuanya siap. Kami juga sudah berkonsultasi dengan DPW PAN provinsi, bahwa secara terpusat PAN juga telah terdaftar di KPU RI. Terlebih bagi kami, hari ini tanggalnya baik dan unik, yakni tanggal 7 bulan 10 tahun 2017, tentu ada doa dan harapan untuk mendulang sukses di pemilu 2019 mendatang,”cetusnya.
Disampaikan Beta, untuk jumlah KTA yang mengacu 1/1000 dari jumlah penduduk Kota Palangka Raya, maka bagi PAN kota sudah melebihi dari ambang batas yang ditentukan yakni 381 anggota. Pun demikian dalam penyerahan dokumen pendaftaran ke KPU, masih ada sedikit bagian-bagian persyaratan lain yang harus diperbaiki.
“Hanya bagian kecil saja untuk diperbaiki.Semuanya tidak ada masalah yang berarti dan segera akan diperbaiki secepatnya. Sesuai permintaan KPU kami akan menugaskan dua orang fasilitator atau penghubung,”terang Beta, seraya mengatakan dalam pendaftaran itu, diikuti antusias oleh anggota dan pengurus PAN Kota Palangka Raya.(AF)
Editor: Hidayat