MENARAnews, Medan (Sumut) — Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menawarkan moratorium terkait kisruh murid ilegal di SMA N 2 Medan dan SMA N 13 Medan. Dia ingin sampai kisruh itu selesai, para murid ilegal bisa tetap bersekolah.
Hal itu diungkapkan Arist saat mendatangi Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Rabu (18/10/2017). Arist mendatangi Disdik Sumut bersama para orang tua murid ilegal. Para orang tua murid ilegal itu tetap menuntut agar anaknya bisa bersekolah di SMA N 2 dan SMA N 13 Medan.
Menurut Arist, kisruh itu terjadi karena karena ada malaadministrasi mulai dari proses administrasi sampai sekarang yang tidak diselesaikan.
“Saya menyimpulkan bahwa ada terjadi malaadministrasi. Mulai dari proses penerimaan sampai hari ini yang tidak diselesaikan. Malaadministrasi itu bisa disebabkan, baik dari orang tua, penyelenggara pendidikan, kepala sekolah dan sebagainya. Karena ini malaadministrasi dan berdampak pada hak anak. Maka kehadiran saya disini menawarkan moratorium atas konflik ini,” kata Arist Merdeka, Rabu (18/10/2017).
Menurut Arist, moratorium adalah pilihan terbaik dan tidak mengorbankan hak anak. Pihaknya juga akan menemui Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, meminta menggunakan hak diskresinya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Sumatera Utara Saut Aritonang mengatakan, pihaknya hanya menjalankan peraturan yang berlaku. PPDB Online termasuk dalam Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Koruspgah) KPK. Makanya, saat pembahasan dihadiri juga para stakeholder penegak hukum dan jajaran pemerintahan.
“Mulai dari pembentukan sampai hari H pelaksanaannya, karena ini bagian dari Korsupgah KPK, sampai hari ini kami masih dalam pemantauan. Kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan,” kata Saut.
Pihaknya sudah tiga kali mengeluarkan surat untuk mengeluarkan para murid ilegal dan dipindahkan ke sekolah swasta. Namun para murid tetap bertahan. Para wali murid pun tetap memaksakan agar mereka tetap bersekolah di sana
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menganggap Arist Medeka Sirait mengajarkan para murid untuk berbuat curang. Menurut dia Arist yang memperjuangkan hak murid ilegal tidak memahami akar masalah.
“Masa Arist Merdeka menyuruh orang melanggar peaturan, Ada-da saja. Itu yang saya maksud. Bang Arist jangan masuk diujung-ujungnya. Seharusnya dia masuk dari awal biar tahu permasalahannya. Kalau begitu kan kita mengajari anak2 itu berbuat curang. Seharusnya jangan begitu lah, menurut saya itu melanggar,” Kata Abyadi, Selasa (17/10/2017).
Dia juga mengatakan, jika terus dipaksakan agar para murid tetap bersekolah di sana, maka itu sama saja menyuruh pemerintah dan dinas pendidikan melanggar peraturan yang ada. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 sudah dijelaskan bahwa tata cara penerimaan murid baru adalah melalui jalur online. (yug)