MENARAnews, Lambar (Lampung)_ Inspektorat Lampung Barat (Lambar) sebut tahun 2016 tidak ada temuan penyalahgunaan uang negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khususnya, anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) kendaraan dinas (Randis).
Meski hal tersebut bertolak belakang dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Lampung yang menyebutkan terdapat 774 randis Pemkab Lambar menunggak PKB di tahun 2016.
Sekretaris Inspektorat Lambar, Irvan Leonardo mendampingi Inspektur Edy Yusuf, Rabu (4/10/2017) mengatakan, dari hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan uang negara di tahun 2016. Dengan arti kata, semua kegiatan sudah dilakukan semestinya oleh masing-masing intansi. Termasuk, penggunaan anggaran untuk pembayaran PKB randis.
Menutut Irvan, pihaknya dalam setahun melakukan 4 kali pemeriksaan ke seluruh intansi pemkab. Dari sekolah hingga Dinas intansi tidak luput oleh pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Namun, lagi-lagi dari sekian pemeriksaan tidak ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran khususnya PKB randis.
Dikatakan Irvan, data tunggakan randis yang dikeluarkan Bapeda Lampung merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Lampung terhadap Pemprov Lampung. Namun, bila memang BPK menemukan penyalahgunaan anggaran didaeah pasti akan berkordinasi dengan daerah tersebut.
“Belum ada kordinasi dari BPK sampai saat ini. Selain itu, ditahun 2016 BPK juga melakukan pemeriksaan di Lambar dan hasilnya tidak ada temuan, termasuk pajak randis,” katanya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lambar, Sudarto mengatakan pihaknya telah mengirim surat keseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lambar. Isi surat tersebut, meminta jumlah randis beserta data pajak randis yang ada di masing-masing OPD.
“Satu minggu yang lalu kita kirim surat ke dinas dan kecamatan untuk menanyakan jumlah randis dan pajak randisnya,” katanya.
Dikatakan Sudarto, dengan mengirimkan surat ke masing-masing OPD sebagai langkah untuk mengetahui jumlah randis dan perpajakannya. Sebab, selama ini pihaknya hanya mempunyai jumlah kendaraan. Namun, mengenai pajak randis pihaknya tidak memiliki.
“Dengan mengirimkan surat ini, diharapkan dapat mengetahui kendaraan mana saja yang menunggak pajak,” ujarnya.
Sudarto mengatakan, setiap dinas diminta mengirimkan data randis paling lambat hingha akhir oktober. Dengan demikian, pada akhir bulan nanti bisa diketahui jumlah randis yang menunggak pajak. (SL)